Industrialisasi Desa Melalui Sarjana Penggerak, Chusni Mubarok: Komitmen Prabowo Serap Tenaga Kerja Terdidik

, SURABAYA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan mulai menggulirkan program strategis Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) guna memperkuat struktur ekonomi pedesaan. Langkah ini dinilai bukan sekadar program seremonial, melainkan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan hilirisasi industri berbasis desa melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Chusni Mubarok, menegaskan, rekrutmen masif para lulusan perguruan tinggi ini merupakan bukti konkret keseriusan pemerintah dalam menggarap potensi ekonomi lokal. Para sarjana tersebut nantinya akan diterjunkan sebagai pengawal sekaligus manajer profesional yang mengelola unit-unit koperasi di tingkat desa.

“Ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam menggarap KDKMP yang diharapkan benar-benar menjadi trigger atau pemicu kebangkitan ekonomi desa. Harapannya, akan tumbuh ekosistem ekonomi yang dimotori oleh koperasi desa, sehingga roda ekonomi di tingkat bawah berputar dan menghadirkan kesejahteraan nyata,” ujar Chusni saat ditemui di Surabaya, Minggu (5/4).

Menuju Industri Desa

Program SPPI dirancang untuk menempatkan sekitar 30.000 hingga 80.000 sarjana dari berbagai disiplin ilmu di seluruh penjuru Indonesia. Mereka tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi diproyeksikan menjadi motor penggerak produksi di desa-desa.

Chusni menjelaskan, garis besar dari kebijakan ini adalah mengubah wajah desa dari sekadar penyedia bahan baku menjadi pusat produksi yang memiliki nilai tambah industri. Dengan kehadiran tenaga terdidik yang mengawal koperasi, desa-desa di Indonesia diharapkan mampu mengelola komoditas unggulannya secara mandiri.

“Pemerintah ingin menjadikan KDKMP ini sebagai bagian dari pembangunan ekonomi untuk memacu produksi di setiap desa yang nantinya akan menjadi industri. Dengan terciptanya ekosistem ini, taraf hidup masyarakat desa akan meningkat secara signifikan,” tambah politisi Partai Gerindra tersebut.

Menurut dia, langkah ini sangat strategis mengingat Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional. Kehadiran KDKMP yang dikelola secara profesional oleh para sarjana akan memastikan rantai pasok pangan, mulai dari petani hingga konsumen, dapat berjalan lebih efisien dan menguntungkan produsen di tingkat lokal.

Solusi Pengangguran Terdidik

Selain dimensi penguatan ekonomi desa, program ini juga menjadi jawaban atas tantangan penyerapan tenaga kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Fenomena pengangguran intelektual diharapkan dapat ditekan dengan adanya wadah resmi yang disiapkan oleh negara.

Chusni menilai, sinkronisasi antara pembangunan desa dan penyediaan lapangan kerja merupakan komitmen politik yang berani dari Presiden Prabowo. Para sarjana yang direkrut akan mendapatkan pelatihan khusus sebelum diterjunkan ke lapangan, memastikan mereka siap menghadapi dinamika sosial dan ekonomi di pedesaan.

“Seiring sejalan, membangun ekonomi desa berbasis koperasi sekaligus menyiapkan lapangan pekerjaan bagi para sarjana. Pemerintah serius dengan menyiapkan pengawal-pengawal yang terdidik dan terlatih untuk memastikan program ini tidak berhenti di atas kertas,” tegasnya.

Integrasi Program Nasional

Berdasarkan data teknis, pendaftaran SPPI telah dibuka hingga pertengahan April 2026 melalui kanal resmi Kementerian Pertahanan. Program ini juga terintegrasi dengan inisiatif nasional lainnya, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana Koperasi Desa Merah Putih akan berperan sebagai penyedia bahan baku (supplier) utama.

Integrasi ini diharapkan menciptakan pasar yang pasti bagi hasil produksi desa. Dengan kepastian pasar dan pengelolaan profesional oleh para sarjana penggerak, visi kemandirian ekonomi dari pinggiran yang dicanangkan pemerintah optimis dapat tercapai.

Chusni berharap, masyarakat dan pemerintah daerah di Jawa Timur dapat menangkap peluang ini dengan baik. Ia memastikan Komisi B DPRD Jatim akan terus mengawal implementasi program ini agar benar-benar memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat kecil.