Timwas DPR Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2026, Jemaah Reguler Kini Bisa Menginap di Hotel Bintang Lima Madinah

, Madinah – Tim Pengawas Haji DPR (Timwas Haji DPR) menuntaskan rangkaian pengawasan di Daerah Kerja Madinah dengan menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan haji tahap pertama pada Senin (18/5/2026). Hasilnya, Timwas memberikan penilaian positif atas kinerja petugas dan kualitas layanan yang diterima jemaah Indonesia musim ini.

“Pelayanannya sangat luar biasa dibanding dengan pelaksanaan haji-haji sebelumnya. Karena ada terobosan-terobosan baru bagaimana cara penanganan jemaah haji ini secara mengedepankan lebih familiar, kemudian juga dengan penuh hati melayani,” kata Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal kepada wartawan usai rapat.

Salah satu hal yang paling mencolok dalam penyelenggaraan haji 2026 adalah akomodasi jemaah reguler. Untuk pertama kalinya, sebagian dari 103.732 jemaah tahap pertama bisa menginap di deretan hotel bintang lima kawasan Markaziyah, tepat di sekitar Masjid Nabawi. Nama-nama seperti Sofitel, Hilton Madinah, Millennium Al Aqeeq, Dar Al Taqwa, hingga InterContinental Dar Al Hijra, yang selama ini identik dengan paket haji plus, kini terbuka untuk jemaah reguler.

“Ini dipergunakan oleh jemaah reguler yang selama ini biasanya digunakan untuk jemaah plus atau PIHK,” tandas Cucun, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Kabar baik lain datang dari angka jemaah yang wafat. Cucun menyebut jumlahnya turun dibanding tahun sebelumnya, hanya 15 orang. Penurunan ini dikaitkan dengan proses skrining kesehatan yang lebih ketat sejak sebelum keberangkatan, sehingga jemaah dengan kondisi fisik berisiko tinggi sudah tersaring lebih awal.

“Tercatat di sini hanya 15 orang yang wafat. Termasuk juga jemaah yang betul-betul berisiko tinggi dan tidak bisa dilakukan untuk penyelenggaraan ibadah haji secara fisiknya, bisa safari wukuf ataupun juga badal, jumlahnya hanya tersisa tinggal 13 orang,” terang Cucun.

Soal katering, pengawas di lapangan juga disebut bergerak cepat. Begitu ditemukan makanan yang sudah basi, vendor langsung dihubungi dan penggantinya disiapkan saat itu juga tanpa menunggu laporan berjenjang.

Angka dan fasilitas memang bisa dihitung, tapi pengalaman jemaah di lapangan tidak selalu terwakili oleh statistik evaluasi. Yang menarik untuk ditunggu adalah apakah pola pengawasan ketat ini bisa bertahan konsisten hingga puncak haji di Arafah dan Mina, dua titik paling kritis dalam seluruh rangkaian ibadah.

“Kita dari DPR, Timwas Haji 2026 mengapresiasi kepada pemerintah, di bawah betul-betul Pak Presiden, Pak Prabowo ingin menghadirkan negara melayani kepada jemaah-jemaah haji yang umat Islam yang melaksanakan ibadah ini supaya bisa betul-betul nyaman dan merasakan bagaimana negara hadir melayani mereka,” pungkas Cucun.