GMPK DKI Desak Tutup Dapur MBG Sidoarjo, Minta BGN Sediakan Alat Tes

, JAKARTA — Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (DPD GMPK) DKI Jakarta mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menyikapi dugaan keracunan yang dialami ratusan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur.

Ketua DPD GMPK DKI Jakarta, Asip Irama yang akrab disapa Bung AIR, meminta dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah ditutup permanen apabila hasil investigasi membuktikan adanya kelalaian berat atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan.

“Kalau terbukti ada kelalaian berat, jangan ragu menutup permanen. Ini bukan semata soal memberikan sanksi kepada pengelola dapur, tetapi memastikan kejadian serupa tidak terulang dan menjaga keselamatan penerima manfaat,” ujar Bung AIR.

Menurutnya, investigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pemeriksaan makanan yang telah dikonsumsi. BGN bersama instansi terkait perlu menelusuri seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dan sanitasi dapur, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi.

“Harus ditemukan titik kegagalannya. Jangan sampai kita hanya mengetahui bahwa ada yang sakit, tetapi tidak pernah benar-benar mengetahui mengapa itu terjadi,” katanya.

Bung AIR menilai kasus Sidoarjo menjadi ujian penting bagi BGN di tengah upaya pembenahan tata kelola MBG dengan semangat baru di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono.

“ Kepala BGN Sudaryono sedang membangun pembenahan dengan semangat baru. Karena itu, momentum ini jangan sampai terganggu oleh lemahnya pengawasan di tingkat dapur. Justru harus dijawab dengan tindakan yang cepat, tegas dan terukur,” tegasnya.

Ia mengatakan, pembenahan program MBG tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan dan prosedur administratif. Sistem pencegahan di lapangan juga harus diperkuat dengan instrumen pemeriksaan yang memungkinkan potensi masalah diketahui sebelum makanan sampai kepada penerima manfaat.

Karena itu, GMPK DKI meminta BGN menyediakan food safety test kit atau alat tes keamanan pangan di setiap SPPG.

“Setiap dapur harus punya alat tes keamanan pangan. Bahan baku diperiksa sebelum masuk proses produksi dan makanan yang sudah selesai dimasak diperiksa sebelum didistribusikan. Jangan seluruh sistem keamanan pangan bergantung pada pemeriksaan visual semata,” ujar Bung AIR.

Menurutnya, alat tersebut dapat menjadi penyaringan awal untuk mendeteksi indikasi bahan berbahaya atau kontaminasi tertentu. Apabila ditemukan indikasi masalah, makanan harus ditahan dan sampelnya segera diperiksa melalui laboratorium.

“Ini bukan menggantikan laboratorium, tetapi menjadi pagar pertama. Kalau ada indikasi, hentikan distribusi dan periksa lebih lanjut. Sistem seperti ini jauh lebih baik daripada kita baru bertindak setelah korban berjatuhan,” katanya.

GMPK DKI juga mendorong BGN membangun sistem pencatatan pemeriksaan yang terintegrasi di setiap SPPG. Dengan demikian, setiap bahan baku dan proses produksi memiliki rekam jejak yang dapat ditelusuri ketika terjadi persoalan.

Bung AIR menilai langkah tersebut penting karena MBG merupakan program berskala nasional yang menyentuh jutaan penerima manfaat. Semakin besar cakupan program, semakin kuat pula sistem pengawasan yang dibutuhkan.

“Jangan hanya mengejar berapa banyak porsi yang keluar dari dapur. Kita juga harus memastikan setiap porsi memenuhi dua syarat utama: bergizi dan aman,” ujarnya.

Ia menegaskan, GMPK DKI tetap mendukung keberlanjutan MBG dan tidak ingin kasus Sidoarjo digeneralisasi sebagai kegagalan program.

“Yang harus kita perbaiki adalah titik pelaksanaannya ketika ditemukan masalah. MBG adalah program penting dan harus diselamatkan dengan pengawasan yang kuat, bukan dibiarkan kehilangan kepercayaan karena kelalaian segelintir pelaksana,” pungkas Bung AIR.