Said Abdullah Desak Pemerintah Berikan Kepastian Arah Fiskal di Tengah Tekanan Pasar

, Jakarta – Pasar keuangan Indonesia kembali menghadapi tekanan serius setelah Moody’s menurunkan outlook peringkat kredit dari stabil ke negatif. Keputusan itu menyusul dua koreksi besar sebelumnya dari MSCI yang menuduh adanya praktik tidak sehat di bursa, serta Goldman Sachs yang menurunkan bobot saham Indonesia menjadi underweight.

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menilai penurunan outlook Moody’s bukan sekadar soal angka. Menurutnya, ini cerminan dari ketidakpastian arah kebijakan pemerintah dan lemahnya tata kelola, termasuk dalam pengelolaan Danantara dan prioritas investasi.

“Pangkal masalahnya adalah turunnya prediktabilitas kebijakan yang melemahkan efektivitas, ditambah kualitas tata kelola pemerintahan. Moody’s secara khusus menyoroti tata kelola Danantara, prioritas investasi, dan dari mana sumber pendanaannya,” kata Said, Jumat (6/2).

Februari ini, FTSE Russell dijadwalkan merilis laporan ekonomi dan bursa Indonesia. Said melihat ada benang merah dari tiga lembaga internasional tersebut: soal tata kelola yang dinilai masih bermasalah, baik di pasar saham, Danantara, maupun kebijakan fiskal secara umum.

Peringatan soal tata kelola ini, lanjut Said, sebenarnya bukan barang baru. IMF dan International Debt Relief sudah lama menyalakan lampu kuning terkait rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara.

“IMF merekomendasikan rasio utang terhadap pendapatan maksimal 150 persen, IDR menyebut 167 persen. Kita sudah ada di posisi 349,9 persen,” ungkap Said.

Angka tersebut berpotensi memperburuk persepsi investor, khususnya di pasar obligasi. Kepemilikan asing di Surat Berharga Negara yang empat tahun lalu masih 40 persen, kini tinggal 14 persen per akhir Desember 2025.

Said juga menyinggung rekomendasi IMF agar Bank Indonesia tidak terus-menerus menyerap SBN. Rekomendasi itu sudah disampaikan sejak 2020, ditegaskan lagi di 2022 dan 2023. Kini, kepemilikan BI atas SBN disebut sudah melampaui 25 persen dari total yang beredar.

Kritik bertubi dari lembaga internasional ini, kata Said, seharusnya jadi momen bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan struktural di sektor keuangan dan fiskal. Beberapa waktu lalu, ia sudah mengajukan tujuh langkah untuk merapikan pasar modal, di antaranya menjaga independensi bursa dan OJK, menambah free float hingga 15 persen, keterbukaan informasi, penegakan hukum oleh OJK, sertifikasi pelaku media sosial di bursa, dan evaluasi penempatan dana asuransi serta pensiun ke bursa saham.

Reformasi struktural di sektor keuangan, menurut Said, penting untuk mencegah efek domino ke sektor lain, terutama pasar obligasi yang masih jadi andalan pembiayaan APBN.

Dari sisi fiskal, Said mendorong presiden untuk memimpin restrukturisasi belanja negara guna menekan defisit dan beban utang. Langkah ini sekaligus antisipasi jika penerimaan pajak dan PNBP tahun ini tidak mencapai target.

“Program prioritas tidak perlu dibatalkan, tapi perlu dihitung ulang pendanaannya dan diperbaiki tata kelolanya dengan melibatkan publik dan para ahli,” tambahnya.

Ia menegaskan dalam jangka pendek, pemerintah memang masih perlu menyerap utang baru. Tapi justru dari reformasi fiskal itu, ia yakin kepercayaan investor bisa pulih. Presiden, kata Said, perlu menyampaikan secara terang-terangan peta jalan reformasi fiskal jangka pendek dan menengah untuk mengikat kembali kepercayaan investor asing.

Lebih jauh, Said menyatakan pembiayaan lewat SBN tidak bisa terus mengandalkan likuiditas Bank Indonesia dan Himbara, terutama dalam jangka panjang.

Yield tinggi, lanjutnya, bukan solusi dan justru bisa jadi bumerang di kemudian hari. Ia juga menyoroti langkah KPK yang mengungkap fraud di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai sebagai sinyal adanya persoalan yang lebih dalam.

“Otoritas yang berlebihan dalam satu tangan, mulai dari penetapan tarif, penyelesaian sengketa, hingga kontrol yang lemah, jadi pusaran korupsi di Pajak dan Bea Cukai. Presiden bisa memimpin perubahan struktural di dua lembaga ini. Perlu ada pemisahan dan pembatasan kewenangan, serta penguatan kelembagaan pengawasan,” ujar Said.

Soal Danantara, Said meminta presiden memberikan sinyal jelas tentang langkah-langkah yang akan diambil. Tujuan utama Danantara seharusnya menggerakkan sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, menggerakkan industri, dan membuka lapangan kerja baru agar permintaan domestik bangkit kembali.

Kiprah Danantara sebagai hedge fund dari dana publik perlu dikaji lebih cermat. Presiden, kata Said, perlu memberikan batasan jelas mengenai kedudukan dan peran Danantara ke depan.

“Kalau semua itu dikomunikasikan dengan baik, terutama kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh dan jalan menuju tata kelola yang baik akan lebih terang,” pungkas Said.