Trump dan Obsesi Greenland: Antara Ambisi Ekspansionis dan Realitas Geopolitik Arktik

, Presiden AS Donald Trump kembali menghidupkan wacana kontroversial tentang akuisisi Greenland, kali ini dengan nada yang lebih serius dan mendesak. Dalam pernyataan terbarunya, Trump bahkan tidak mengesampingkan opsi penggunaan kekuatan militer atau tekanan ekonomi untuk “mendapatkan” pulau otonom Denmark ini. Hal ini sebuah eskalasi retorika yang memicu kemarahan di Kopenhagen dan kekhawatiran di kalangan NATO.

Ini bukan pertama kalinya Trump terobsesi dengan Greenland. Pada 2019, ia secara terbuka menyatakan keinginan untuk membeli pulau tersebut, proposal yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Denmark dan pemerintah lokal Greenland. Kini, dengan kembalinya Trump ke Gedung Putih untuk periode kedua, obsesi itu bangkit lagi—namun kali ini dengan implikasi geopolitik yang lebih kompleks dan mengkhawatirkan.

Obsesi Trump terhadap Greenland bukan tanpa alasan strategis. Pulau terbesar di dunia ini, meskipun sebagian besar tertutup, mememiliki nilai geopolitik dan ekonomi yang luar biasa di abad 21.

Pertama, posisi strategis militer karena Greenland terletak di jalur terpendek antara Amerika Utara dan Eropa, menjadikannya krucial untuk pertahanan udara dan sistem peringatan dini AS. Pangkalan Angkatan Udara Thule milik AS yang sudah beroperasi di sana sejak Perang Dingin adalah komponen vital dari sistem pertahanan rudal dan pengawasan satelit AS. Di era persaingan dengan Rusia dan Tiongkok yang meningkat—terutama di wilayah Arktik—kontrol penuh atas Greenland akan memberikan AS keunggulan strategis yang signifikan.

Kedua, kekayaan mineral yang masif. Greenland memiliki deposit besar rare earth minerals—material kritis untuk teknologi modern dari smartphone hingga sistem senjata canggih. Saat ini, Tiongkok mendominasi 80% produksi global rare earth minerals, menciptakan kerentanan strategis bagi AS. Akses langsung ke deposit Greenland bisa mengurangi ketergantungan pada Tiongkok.

Ketiga, perubahan iklim membuka peluang ekonomi baru. Mencairnya es Arktik membuka jalur pelayaran baru yang lebih pendek antara Atlantik dan Pasifik, serta akses ke cadangan minyak dan gas yang selama ini terkunci di bawah es. Kontrol atas Greenland berarti kontrol atas sebagian besar jalur-jalur strategis ini.

Reaksi dari Kopenhagen sangat keras. Perdana Menteri Denmark menegaskan bahwa Greenland “tidak untuk dijual dan tidak akan pernah untuk dijual.” Pejabat-pejabat Denmark menggambarkan pernyataan Trump sebagai “tidak menghormati kedaulatan” dan “mengingatkan pada era kolonialisme yang sudah seharusnya berakhir.”

Yang menarik, reaksi dari Greenland sendiri lebih nuanced. Meskipun pemerintah lokal Greenland juga menolak ide dijual kepada AS, ada sebagian elit politik Greenland yang melihat peluang dalam situasi ini. Greenland telah lama mendorong untuk kemerdekaan penuh dari Denmark, namun terhambat oleh ketergantungan ekonomi. Ketergantungan itu sekitar 60% anggaran pemerintah Greenland berasal dari subsidi Denmark.

Beberapa politisi Greenland melihat bahwa perhatian AS bisa dimanfaatkan untuk leverage dalam negosiasi dengan Denmark tentang otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan. Ada juga yang melihat peluang ekonomi: investasi AS dalam infrastruktur dan industri ekstraktif bisa mempercepat transformasi ekonomi Greenland menuju kemandirian finansial.

Namun mayoritas masyarakat Greenland, terutama penduduk asli Inuit, deeply suspicious terhadap niat AS, mengingat sejarah panjang perlakuan buruk AS terhadap penduduk asli di wilayah-wilayah yang dikuasainya.

Yang membuat situasi ini lebih rumit adalah Denmark adalah anggota NATO, aliansi militer yang dipimpin AS. Trump yang mengancam, meskipun secara tidak langsung, untuk menggunakan tekanan ekonomi atau bahkan militer terhadap sekutu NATO sendiri menciptakan paradoks yang membingungkan.

Ini memicu pertanyaan fundamental tentang masa depan NATO: jika AS bersedia menggunakan coercion terhadap sekutunya sendiri demi kepentingan strategis, apa artinya aliansi ini? Negara-negara Eropa yang sudah skeptis terhadap komitmen AS di NATO di era Trump akan semakin mempertanyakan reliability Washington sebagai partner keamanan.

Ada juga implikasi terhadap prinsip-prinsip tatanan internasional berbasis aturan. Jika AS—yang selama puluhan tahun menjadi champion dari kedaulatan teritorial dan non-agresi—sekarang terbuka terhadap akuisisi paksa wilayah negara lain, ini memberikan preseden berbahaya. Rusia bisa menunjuk pada kasus Greenland untuk membenarkan aneksasi Krimea atau ambisi teritorial lainnya. Tiongkok bisa menggunakan logika yang sama untuk klaim di Laut Cina Selatan.

Meskipun retorika Trump yang bombastis, realitas praktis membuat akuisisi Greenland hampir mustahil. Hukum internasional modern tidak mengakui pembelian atau transfer paksa teritorial. Denmark tidak akan pernah setuju menjual, dan Greenland sendiri memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Bahkan jika secara teoritis ada mekanisme legal, biaya ekonomi dan politik akan prohibitive. Greenland bergantung pada subsidi Denmark sekitar $600 juta per tahun—AS harus menggantikan itu dan lebih banyak lagi untuk infrastruktur dan layanan publik. Secara politis, aneksasi akan menciptakan krisis dalam NATO dan memberikan propaganda gift kepada Rusia dan Tiongkok.

Yang lebih mungkin adalah Trump menggunakan retorika Greenland sebagai leverage untuk mendapatkan konsesi lain dari Denmark dan Eropa—misalnya peningkatan kontribusi pertahanan NATO, akses lebih besar ke deposit mineral Greenland melalui investasi komersial, atau expansion pangkalan militer AS di wilayah tersebut.