Mensos Gus Ipul Bawa Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Rp 27 Miliar ke KPK untuk Dikonsultasikan
- Mensos Gus Ipul mengonsultasikan pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar ke KPK untuk dievaluasi, sementara proses lelang 2026 belum dibuka.
- Pengadaan dilakukan melalui mekanisme survei pasar, konsultasi ahli, penetapan HPS, dan lelang terbuka yang biasanya menghasilkan harga di bawah pagu anggaran.
- Gus Ipul berkomitmen tidak mengintervensi proses pengadaan dan siap melaporkan sendiri ke aparat jika ditemukan pelanggaran.
, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mendatangi Gedung Merah KPK di Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). Kedatangannya bukan untuk diperiksa, melainkan untuk mengonsultasikan proses pengadaan sepatu bagi peserta program Sekolah Rakyat yang nilainya mencapai Rp 27 miliar.
Gus Ipul menjelaskan, pengadaan senilai itu merupakan anggaran yang direncanakan pada 2025. Sementara untuk tahun ini, proses lelang belum dibuka.
“Kami konsultasikan dan kami informasikan untuk dianalisis, untuk dievaluasi oleh KPK, dan nanti KPK yang akan menyampaikan pada saatnya,” kata Gus Ipul di Gedung Merah KPK.
Ia mengurai bagaimana mekanisme pengadaan itu berjalan. Awalnya dimulai dari penganggaran berbasis survei harga pasar, lalu dilanjutkan dengan konsultasi ke para ahli guna menetapkan harga perencanaan atau pagu anggaran.
“Setelah itu baru menjelang lelang nanti ada HPS, harga perkiraan sendiri, itu pun juga ada mekanismenya,” ujar Mensos. “Biasanya harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri. Pada saat menentukan itu ada survei lapangan, melihat e-katalog, melihat e-commerce, juga meminta pendapat ahli,” tambahnya.
Langkah Gus Ipul membawa urusan internal kementeriannya langsung ke KPK bisa dibaca sebagai upaya membangun tembok pencegahan sejak dini. Program Sekolah Rakyat adalah salah satu andalan pemerintahan Prabowo dalam menangani kemiskinan, dan setiap polemik pengadaan di dalamnya berpotensi menjadi beban politik yang berat.
Sebelumnya, Gus Ipul sudah menegaskan bahwa seluruh anggaran program ini diarahkan sepenuhnya untuk kebutuhan siswa. Ia juga memastikan pengawasan tidak hanya datang dari lembaga resmi pemerintah.
“Kerjanya diawasi tidak hanya oleh lembaga-lembaga resmi, tapi juga oleh masyarakat luas. Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapapun,” tegasnya.
Komitmen itu ia perkuat dengan pernyataan bahwa dirinya dan Wakil Menteri Sosial tidak akan ikut campur dalam proses pengadaan. Bila ada pelanggaran yang terdeteksi, Gus Ipul menyebut siap membawanya ke aparat penegak hukum tanpa ragu.
“Jika ada pelanggaran, saya sendiri tidak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” tandasnya.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
