Prabowo Bilang Desa Tak Pakai Dolar, Menkeu Sebut Itu Cuma Hiburan, Ekonom Punya Jawaban Berbeda

, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sesuatu yang langsung memantik perdebatan. Di sela peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, ia berkata, “Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok.” Kalimat itu dimaksudkan sebagai respons atas melemahnya nilai tukar rupiah yang terus melorot. Per Selasa (19/5/2026), kurs rupiah sudah berada di posisi Rp 17.718 per dolar AS.

Reaksi dari para ekonom dan pegiat konsumen datang keras. Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), menyebut logika yang dipakai Prabowo tidak mencerminkan kenyataan ekonomi Indonesia.

“Tetapi dalam kontekstualitas ekonomi Indonesia, pernyataan itu menggelikan dan menyesatkan. Musababnya jelas, gamblang!” kata Tulus.

Argumen dasarnya sederhana: memang benar warga desa tidak bertransaksi dalam dolar. Tetapi barang-barang yang mereka beli setiap hari, dari pupuk sampai mi instan, sebagian besar bergantung pada rantai impor yang dibayar menggunakan devisa.

“Jadi kalau rupiah remuk vs dolar, rakyat kecil di kampung-kampung pun ikut mendelik! Karena impor untuk membelinya pakai devisa, alias dolar,” ujar Tulus.

Yusuf Rendy, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE Indonesia), merinci lebih jauh jalur transmisi itu. Petani menerima bayaran gabah dalam rupiah, betul. Tetapi pupuk urea dan NPK yang mereka gunakan mengandung bahan baku seperti kalium dan fosfat yang harganya mengikuti kurs dolar.

“Sehingga ketika rupiah melemah lima sampai tujuh persen dalam beberapa pekan, harga pupuk nonsubsidi langsung terkerek dan margin tani makin tipis,” kata Yusuf Rendy.

Hal yang sama berlaku untuk sektor peternakan. Bungkil kedelai dan jagung yang dipakai sebagai pakan ternak masih bergantung pada impor. Artinya peternak ayam rakyat di Blitar atau Sukabumi, tanpa sadar, sudah terhubung langsung dengan pergerakan dolar di pasar uang Jakarta.

Gandum punya cerita tersendiri. Seluruh gandum yang dikonsumsi Indonesia diimpor, dan gandum adalah bahan baku mi instan dan roti, dua produk yang menjadi pengganti nasi di banyak rumah tangga miskin pedesaan.

“Belum lagi gandum yang seratus persen impor, yang menentukan harga mi instan dan roti yang justru menjadi pengganti beras bagi rumah tangga miskin di desa,” kata Yusuf Rendy.

Rantai ini tidak berhenti di sana. Harga BBM, yang ditentukan berdasarkan patokan dolar, memengaruhi ongkos angkut hasil bumi dari sentra produksi ke pasar kabupaten. Kenaikan biaya distribusi itu pada akhirnya kembali ke konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi.

“Jadi argumen bahwa desa tidak berhubungan dengan dolar itu keliru secara empiris karena yang terjadi bukan ketiadaan paparan, melainkan paparan tidak langsung yang justru lebih sulit diantisipasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena mereka tidak punya mekanisme hedging seperti korporasi,” kata Yusuf Rendy.

Tulus menambahkan risiko yang lebih besar. Jika rupiah terus melemah, biaya produksi perusahaan ikut tertekan, arus kas terganggu, dan ujungnya bisa muncul gelombang PHK.

“Secara empirik betapa simplistisnya bahwa rupiah yang makin terpuruk, berdampak sangat buruk bagi masyarakat kelas manapun, apalagi masyarakat menengah bawah, baik di desa dan atau perkotaan,” kata Tulus.

Dua hari setelah pernyataan Prabowo beredar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasannya. Menurutnya, ucapan kepala negara itu tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh.

“Untuk menghibur rakyat aja di situ. Saya lihat konteksnya di perdesaan waktu kemarin itu, enggak papa ngomong begitu,” kata Purbaya sesaat sebelum bertemu Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Penjelasan Purbaya justru membuka pertanyaan lain yang tidak mudah dijawab. Apakah sebuah pernyataan yang diakui sebagai hiburan sudah cukup, di saat masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintah punya rencana konkret untuk menahan laju pelemahan rupiah.