Hadiri Diklat GMPK di Bogor, Menteri ATR Nusron Wahid Bedah Tiga Pilar Kedaulatan Negara dan Peran Pemuda

, BOGOR – Dinamika geopolitik dan ketidakpastian global menuntut setiap negara untuk memperkuat instrumen pertahanan mendasarnya agar mampu bertahan sebagai bangsa yang berdaulat.

Pesan strategis tersebut mengemuka dalam rangkaian Diklat Pratama Se-Indonesia Angkatan I yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Hadir sebagai pemateri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memaparkan kuliah umum yang membedah konsep kedaulatan negara, fungsi sistem politik, hingga cetak biru karakter yang harus dimiliki oleh generasi muda Indonesia.

Tiga Pilar Ketahanan Negara

Dalam pemaparannya, Nusron menegaskan bahwa indikator kekuatan sebuah negara di era modern tidak lagi sekadar diukur dari aspek militer konvensional. Kekuatan sejati sebuah bangsa terletak pada kemandirian domestik yang mencakup tiga pilar utama: pangan, energi, serta penguasaan sains dan teknologi.

“Negara yang kuat adalah negara yang mandiri secara pangan, memiliki ketahanan dan kemandirian energi, serta didukung oleh banyak ilmuwan dan ahli di bidang sains dan teknologi untuk mengembangkan riset serta penguasaan teknologi,” ujar Nusron di hadapan ratusan kader GMPK.

Ia menambahkan, tanpa adanya kemandirian pada sektor pangan dan energi, sebuah bangsa akan sangat rentan terhadap guncangan eksternal dan ketergantungan sistemik dari negara lain. Karena itu, investasi jangka panjang pada riset dan pencetakan ahli teknologi menjadi hal yang mutlak.

Tuntutan Karakter Generasi Muda

Nusron juga mengajak para peserta diklat untuk berpikir kritis dan filosofis mengenai hakikat bernegara. Ia menekankan perlunya melihat sistem politik dan sosial secara objektif sebagai alat pencapai tujuan, bukan sebagai dogma yang kaku.

Menurutnya, tujuan paling mendasar dari pembentukan sebuah negara adalah survival, yakni kemampuan untuk terus bertahan hidup sekaligus menjaga kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsanya.

“Sistem demokrasi, sosialisme, maupun komunisme hanyalah instrumen atau alat, bukan tujuan akhir dari sebuah negara,” tegas Nusron.

Dalam konteks pilihan sistem sosial dan tata kelola pemerintahan tersebut, Nusron menggarisbawahi bahwa efektivitas instrumen politik sangat bergantung pada faktor kepemimpinan. Pemimpin yang kuat, tegas, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat menjadi prasyarat utama agar sebuah negara mampu berlayar menerjang berbagai tantangan global yang kian kompleks.

“Pemuda dituntut memiliki karakter adaptif, inovatif, kreatif, tangkas (agile), serta menguasai teknologi dan literasi digital agar mampu menciptakan perubahan positif di tengah ketidakpastian global,” terang Nusron.

Tangkal Radikalisme Melalui Penguatan Karakter

Di hadapan para kader GMPK yang notabene berasal dari kalangan intelektual muda, Menteri ATR menitipkan pesan mendalam mengenai tanggung jawab sejarah yang diemban oleh generasi masa kini. Pemuda diharapkan tumbuh menjadi generasi yang kompeten, kritis, dan berkarakter guna mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada kekuatan asing.

Nusron mengingatkan, pertempuran global saat ini tidak hanya terjadi di sektor ekonomi fisik, melainkan telah bergeser ke ranah perebutan pengaruh informasi dan media digital. Kondisi ini sangat rentan memicu polarisasi di tingkat akar rumput.

Sebagai benteng pertahanan ideologis, penguatan nilai-nilai dasar seperti nasionalisme, toleransi, gotong royong, dan ketajaman berpikir kritis menjadi kunci utama. Nilai-nilai kolektif tersebut dinilai sebagai tameng paling efektif untuk menangkal paparan radikalisme serta mencegah perpecahan akibat infiltrasi informasi di ruang digital.

Hadirnya Menteri ATR/Kepala BPN pada pertengahan pekan diklat ini, forum Diklat Pratama Angkatan I di Bogor diharapkan mampu memperkaya cakrawala berpikir para kader dalam melihat tata kelola agraria, geopolitik, serta pentingnya ketahanan nasional dari kacamata pembuat kebijakan tertinggi.