Gus Yahya Kembali Jadi Ketum, PBNU Siapkan Munas dan Muktamar

, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama secara resmi memulihkan posisi KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU. Keputusan diambil dalam Rapat Pleno PBNU yang dipimpin langsung Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Kamis (29/1).

Rapat pleno yang digelar secara hybrid itu diikuti jajaran Syuriyah, Tanfidziyah, Mustasyar, dan A’wan, serta pimpinan badan otonom dan lembaga PBNU. Forum menghasilkan sejumlah keputusan strategis terkait kepemimpinan, tata kelola organisasi, dan agenda besar NU ke depan.

“PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKNNU, serta terkait tata kelola keuangan PBNU yang dinilai tidak memenuhi kaidah akuntabilitas,” kata Rais Aam dalam keterangan tertulis.

Rapat pleno juga menerima pengembalian mandat KH Zulfa Mustofa dari jabatan Pejabat Ketua Umum PBNU. Demi keutuhan organisasi dan kemaslahatan yang lebih besar, rapat memutuskan meninjau kembali sanksi pemberhentian Gus Yahya yang ditetapkan dalam Rapat Pleno 9 Desember 2025.

Dengan keputusan itu, posisi Gus Yahya dipulihkan dan kembali menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Rapat pleno juga memutuskan mengembalikan komposisi kepengurusan PBNU sebagaimana hasil Muktamar ke-34 NU yang telah diperbarui melalui Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu Tahun 2024.

PBNU menyepakati peninjauan ulang seluruh Surat Keputusan, baik di tingkat PWNU, PCNU, maupun SK lainnya, yang diterbitkan tanpa tanda tangan lengkap Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal sesuai ketentuan SK PAW Tahun 2024.

Rapat juga mendorong percepatan penerbitan SK kelembagaan sesuai prosedur yang diatur dalam AD, ART, dan Perkumpulan NU. Dalam aspek administrasi, PBNU memutuskan memulihkan Digdaya Persuratan PBNU sebagaimana kondisi sebelum 23 November 2025, sekaligus memperbaiki tata kelola digitalisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Rapat pleno menegaskan komitmen PBNU untuk memperbaiki tata kelola organisasi, termasuk tata kelola keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.

Terkait agenda organisasi, rapat menetapkan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU 2026 akan digelar pada bulan Syawal 1447 Hijriah atau April 2026. Sementara Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.

PBNU akan menindaklanjuti instruksi Rais Aam terkait penyelenggaraan AKN NU, termasuk meninjau ulang seluruh nota kesepahaman PBNU dengan pihak-pihak yang berpotensi merugikan Perkumpulan NU.

Rapat pleno menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan strategis PBNU harus sesuai dengan Qonun Asasi, AD/ART, serta peraturan lainnya, dan wajib mematuhi kebijakan, arahan, serta restu Rais Aam PBNU.

Keputusan-keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga maruah organisasi, memperkuat tata kelola PBNU, serta memastikan kesinambungan kepemimpinan dan program NU berjalan secara tertib dan konstitusional.