Landscape Trias Politica Indonesia: Ketika Kepentingan Partai Membuatnya Saling Sandera

, Ada sesuatu yang mengganggu dalam cara ketiga pilar kekuasaan negara kita bekerja hari ini. Bukan karena mereka tidak berfungsi, justru sebaliknya, adalah karena mereka terlalu berfungsi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Hal ini bisa dilihat ketika legislatif membuat undang-undang yang melindungi kepentingan partai. Ketika, eksekutif menjalankan kebijakan yang memperkuat kekuasaan incumbent. Dan yudikatif memutus perkara dengan terlalu banyak pertimbangan di luar hukum.

Dalam bahasa yang lebih kasar, bahwa ketiga pilar itu yang seharusnya menjadi sistem saling kontrol, kini berubah menjadi sistem saling melindungi, atau lebih tepatnya, saling sandera satu sama lain. Realitas ini senada dengan apa yang dikhawatirkan Montesquieu dalam The Spirit of the Laws (1748), bahwa pemisahan kekuasaan bukanlah jaminan otomatis bagi kebebasan politik. Karena yang penting bukan sekadar pemisahan formal, melainkan bagaimana masing-masing cabang kekuasaan benar-benar independen dan saling mengawasi.

Di Indonesia, kita memiliki pemisahan kekuasaan secara konstitusional, tetapi dalam praktik, ketiga lembaga itu sering beroperasi dalam logika transaksional yang sama, logika oligarki.

Wakil Rakyat atau Wakil Partai?

Kini kepercayaan masyarakat atau publik terkoyak. Kami selalu curiga dan menerka-nerka ketika anggota DPR berbicara tentang “aspirasi rakyat”. Pertanyaan yang mencuat adalah rakyat yang mana? Dan jawaban dari pertanyaan itu, adalah realitas yang omon-omon belaka, alias omong kosong yang tidak ada buktinya.

Kenyataan ini tidak lain merupakan konsekuensi logis dari sistem multipartai yang sangat terfragmentasi. Dimana loyalitas utama anggota parlemen adalah kepada partai politik mereka. Partai menentukan siapa yang masuk daftar calon, siapa yang mendapat kursi aman, dan siapa yang akan diganti pada pemilu berikutnya. Maka, ketika ada konflik antara kepentingan konstituen dan kepentingan partai, pilihan sudah jelas, yaitu partai mereka.

Alhasil, kita menyaksikan bagaimana akrobat perlemen kita dalam menghasilkan undang-undang yang justru mengurangi inklusivitas. Ambil contoh seperti revisi UU KPK yang melemahkan antikorupsi, omnibus law yang disahkan tanpa konsultasi publik memadai, hingga upaya menaikkan ambang batas pencalonan presiden yang mempersempit ruang kompetisi politik. Padahal Robert Dahl dalam Polyarchy: Participation and Opposition (1971) menjelaskan bahwa demokrasi modern memerlukan tidak hanya kompetisi politik, tetapi juga inklusivitas dan akuntabilitas.

Dan yang lebih menakutkan dan mengkhawatirkan adalah fenomena “legislasi dadakan” dimana RUU yang tiba-tiba dibahas dan disahkan dalam waktu singkat, seringkali menjelang akhir masa jabatan atau di tengah isu publik yang mengalihkan perhatian. Ini bukan lagi proses deliberasi demokratis, melainkan manuver politik yang memanfaatkan momentum dan kelengahan publik. Legislatif yang seharusnya menjadi ruang debat publik yang terbuka, kini lebih menyerupai ruang negosiasi tertutup antarelite.

Efisiensi di Atas Partisipasi

Pada akhirnya kita melihat bagaimana kebijakan-kebijakan penting, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, yakni pemindahan ibu kota negara dan investasi proyek infrastruktur raksasa, diputuskan dengan sangat sedikit melibatkan publik. Artinya, keputusan tersebut adalah keputusan sepihak dan mengabaikan posisi rakyat sebagai pemberi mandat perwakilan pemimpin Indonesia. Dan naifnya, argumen yang selalu muncul adalah “efisiensi” dan “kecepatan pembangunan”.

Tetapi demokrasi bukan hanya soal efisiensi, ia juga soal legitimasi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dan perlu diakui bahwa presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam sistem presidensial Indonesia. Ia memimpin kabinet, mengontrol birokrasi, dan memiliki pengaruh signifikan terhadap proses legislasi melalui hak inisiatif dan kemampuan membangun koalisi.

Namun yang menjadi masalah serius  adalah ketika kekuasaan eksekutif yang besar ini tidak diimbangi dengan transparansi dan partisipasi publik yang memadai. Tentu saja akan berdampak pada kebijakan yang tidak bersifat demokratis dan bahkan mungkin sangat problematis. Guillermo O’Donnell dalam Delegative Democracy (1994) memperingatkan tentang bahaya demokrasi delegatif, sebuah sistem di mana pemilih mendelegasikan kekuasaan penuh kepada presiden yang terpilih, dan presiden kemudian merasa berhak membuat keputusan tanpa perlu berkonsultasi dengan lembaga lain atau masyarakat sipil.

Indonesia tidak sepenuhnya jatuh ke dalam kategori ini, tetapi ada kecenderungan ke arah sana—terutama ketika popularitas presiden tinggi dan oposisi lemah. Yang lebih rumit adalah ketika eksekutif membangun koalisi gemuk di parlemen. Dengan menguasai mayoritas besar kursi DPR, presiden bisa dengan mudah meloloskan agenda legislasinya. Ini efisien, tetapi menghilangkan ruang untuk checks and balances.

Oposisi yang seharusnya mengkritisi kebijakan pemerintah menjadi tidak efektif karena jumlahnya terlalu kecil. Hasilnya adalah demokrasi prosedural yang kehilangan substansi: pemilu tetap diadakan, parlemen tetap bersidang, tetapi ruang untuk dissenting voices semakin sempit.

Independen dari Siapa?

Lain halnya ketika bicara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan konstitusi dan hukum. Tetapi beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif terus terkikis. Kasus korupsi yang melibatkan hakim, putusan-putusan kontroversial yang dinilai tidak konsisten, dan intervensi politik terhadap proses pengadilan telah merusak citra independensi peradilan.

MK, misalnya, pernah membuat keputusan-keputusan berani yang membatalkan pasal-pasal dalam undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Tetapi ada juga putusan-putusan yang menimbulkan pertanyaan, apakah pertimbangan hukum murni, ataukah ada pertimbangan politik? Ketika MK memutus sengketa pemilu atau menguji undang-undang yang menyangkut kepentingan elite politik, setiap putusannya akan diawasi dengan curiga.

Sialnya, selain masalah-masalah di atas, ada yang lebih problematis ketika yudikatif tidak berani menegakkan prinsip-prinsip konstitusional yang jelas. Ketika ada undang-undang yang secara gamblang melanggar hak asasi manusia atau prinsip demokrasi, tetapi MK memilih interpretasi yang “aman” secara politik, maka fungsi judicial review menjadi kehilangan taringnya. Di titik ini bisa ditegaskan bahwa yudikatif yang takut kepada kekuasaan politik adalah yudikatif yang gagal menjalankan mandatnya.

Oligarki sebagai Logika Bersama

Benang merah yang menghubungkan ketiga lembaga ini adalah oligarki. Jeffrey A. Winters dalam Oligarchy (2011) menjelaskan bahwa oligarki modern bukan hanya soal satu orang atau satu keluarga yang mendominasi, tetapi tentang sekelompok kecil orang kaya yang memiliki akses dan pengaruh terhadap keputusan politik. Di Indonesia, oligarki ini beroperasi lintas lembaga, mereka mendanai kampanye anggota parlemen, membiayai pilkada dan pilpres, dan memiliki jaringan hingga ke lembaga peradilan.

Maka, sistem checks and balances kita bukan lagi sistem di mana legislatif mengawasi eksekutif, eksekutif menjalankan kebijakan yang disahkan legislatif, dan yudikatif menguji konstitusionalitas tindakan keduanya. Yang terjadi adalah sistem di mana ketiga lembaga ini sama-sama terikat pada logika oligarki yang sama: melindungi kepentingan elite politik-ekonomi yang membiayai mereka.

Ketika KPK ingin menangkap anggota DPR yang korup, muncul upaya merevisi UU KPK. Ketika pengusaha besar terancam dihukum, tiba-tiba ada “keputusan bijak” dari pengadilan. Ketika kebijakan eksekutif ditentang publik, legislatif bergerak cepat mengesahkan undang-undang yang melegitimasi kebijakan itu. Ini bukan lagi checks and balances, melainkan saling melindungi dalam sistem yang O’Donnell sebut sebagai “horizontal accountability” yang gagal berfungsi.

Montesquieu tidak bermimpi tentang sistem yang sempurna. Ia hanya ingin memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi di satu tangan, karena “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut”. Tetapi apa yang terjadi ketika kekuasaan memang terbagi, tetapi ketiga cabang kekuasaan itu bekerja untuk kepentingan yang sama—kepentingan oligarki?

Di sinilah pentingnya masyarakat sipil, media independen, dan gerakan sosial sebagai kekuatan pengimbang dari luar sistem. Ketika checks and balances internal tidak berfungsi, maka checks dari eksternal—dari rakyat sendiri—menjadi satu-satunya harapan. Tetapi rakyat hanya bisa melakukan itu jika mereka memiliki informasi yang akurat, ruang partisipasi yang terbuka, dan keyakinan bahwa suara mereka masih berarti.

Pertanyaan kita bukan lagi apakah kita memiliki trias politica, melainkan: untuk siapa sistem itu bekerja? Jika jawabannya adalah untuk segelintir elite, maka demokrasi kita hanya demokrasi prosedural yang kosong. Dan jika itu yang terjadi, maka tugas kita adalah membongkar ilusi itu—dan membangun kembali sistem yang benar-benar berpihak pada rakyat.