Dramatis! Dasco Telepon Prabowo, Anggaran Transfer Daerah Aceh Dipastikan Tak Dipotong

, Banda Aceh – Anggaran Transfer ke Daerah untuk wilayah terdampak bencana di Aceh dipastikan tidak akan dikurangi. Kepastian ini diperoleh setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon Presiden Prabowo Subianto dan menghubungkannya langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah rapat koordinasi penanganan bencana, Sabtu (11/1/2026).

Momen tersebut terjadi ketika Purbaya tengah memaparkan kondisi keuangan bagi daerah terdampak bencana. Dalam pemaparannya, ia meminta pemerintah daerah tidak ragu menggunakan anggaran yang tersedia.

Purbaya menyampaikan rencana untuk melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo dan meminta bantuan Dasco untuk mengomunikasikannya. Rapat kemudian sempat dihentikan sejenak saat Dasco secara langsung menelepon Presiden Prabowo dan menyambungkan panggilan tersebut kepada Purbaya.

“Jadi clear, untuk tahun ini anggaran anda [dari APBN] akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong.”

Demikian pernyataan Purbaya setelah mendengar arahan Presiden melalui sambungan telepon. Ia mengungkapkan belum sempat menghubungi langsung Presiden Prabowo karena agenda yang padat. Namun, melalui komunikasi tersebut, Presiden menyatakan persetujuannya agar anggaran TKD bagi daerah terdampak bencana di Aceh tidak dikurangi.

“Pak Ketua (Dasco) sudah telepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kita hitung semuanya secara anggaran, bisa, tak ada masalah.”

Purbaya juga menyampaikan bahwa pada 2 Januari 2026, Kementerian Keuangan telah menyalurkan anggaran kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Aceh dengan total mencapai Rp1,2 triliun. Dengan demikian, persoalan anggaran tidak lagi menjadi kendala bagi daerah-daerah yang terdampak bencana.

Sementara itu, Dasco menyampaikan kesimpulan rapat bahwa upaya pemulihan pascabencana di Sumatra akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk pemerintah. Satgas ini akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Sehingga Satgas Pemulihan Bencana Sumatra, DPR akan menjalankan fungsi di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan koordinasi.”

Dasco menambahkan bahwa pemerintah dan DPR menargetkan roda pemerintahan di seluruh daerah terdampak bencana di Sumatra dapat kembali berjalan normal sebelum memasuki bulan Ramadan.

“Dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi diusahakan sebelum Lebaran.”