Purbaya Keluhkan Anggaran Kesehatan yang Terus Membengkak, Angkanya Bikin Pusing

, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dirinya pusing menghadapi anggaran kesehatan yang terus membengkak setiap tahun. Tahun ini, alokasi untuk sektor kesehatan mencapai Rp247,3 triliun, naik 13,2 persen dari tahun lalu.

Purbaya menyampaikan keluhan itu dalam rapat konsultasi bersama pimpinan komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026).

“Ini mungkin yang kadang-kadang orang enggak tahu. Kalau saya di Keuangan juga bingung, eh pusing terus. Ini besar terus, makin besar, makin besar. Tapi enggak apa-apa. Ini memang kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat,” kata Purbaya.

Ia menyayangkan masyarakat kurang memahami keseriusan pemerintah dalam membiayai layanan kesehatan.

Anggaran kesehatan naik drastis dalam empat tahun terakhir. Pada 2023 anggarannya Rp178,7 triliun, kemudian naik 4,9 persen menjadi Rp187,5 triliun di 2024. Lonjakan lebih besar terjadi 2025 dengan kenaikan 16,5 persen menjadi Rp218,5 triliun.

Dari total anggaran Rp247,3 triliun tahun ini, sebagian besar dialokasikan untuk membayar iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta orang. Sisanya tersebar untuk berbagai program kesehatan lain.

Program lain yang dibiayai antara lain penugasan 2.289 tenaga kesehatan ke daerah tertinggal dan pemeriksaan 58.802 sampel obat, kosmetik, serta suplemen kesehatan. Ada juga bantuan operasional untuk 10.165 puskesmas di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Fisik Kesehatan untuk pembangunan puskesmas di 67 kecamatan dan penguatan 321 rumah sakit daerah.

Lonjakan anggaran kesehatan ini menunjukkan tekanan yang dihadapi pemerintah untuk menjaga kesehatan rakyat di tengah berbagai tantangan. Soal efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana sebesar itu, barangkali butuh pengawasan lebih ketat.

Kebijakan prioritas anggaran kesehatan tahun ini fokus pada upaya promotif dan preventif lewat pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah juga akan membangun rumah sakit berkualitas di daerah dan meningkatkan efektivitas program JKN.

Salah satu target lain adalah percepatan penuntasan tuberkulosis melalui skrining dan pengobatan massal. Pemerintah berharap bisa mengurangi beban penyakit menular yang masih jadi masalah kesehatan utama.

Arah kebijakan lain mencakup peningkatan pelayanan kesehatan dan sarana prasarana hingga mendorong kemandirian industri obat dalam negeri.