Horor di Iran! 2.000 Orang Tewas dalam 2 Pekan, Trump Batalkan Pertemuan dengan Teheran

, Jakarta – Gelombang protes besar-besaran yang mengguncang Iran telah memakan korban jiwa yang sangat besar. Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan bahwa jumlah korban tewas telah melampaui 2.000 orang hingga Selasa (13/1/2026).

Menurut laporan yang dikutip dari Associated Press, HRANA menyebutkan bahwa sedikitnya 2.003 orang meninggal dunia dalam gelombang demonstrasi nasional yang berlangsung selama dua pekan terakhir. Angka ini melampaui jumlah korban jiwa dalam protes atau kerusuhan di Iran pada beberapa dekade terakhir.

Dari total korban tewas tersebut, HRANA mencatat bahwa 1.850 korban merupakan demonstran, sementara 135 lainnya adalah personel yang berafiliasi dengan pemerintah. Sembilan anak dan sembilan warga sipil yang diklaim tidak terlibat langsung dalam aksi protes turut menjadi korban.

Selain korban jiwa yang sangat besar, HRANA juga melaporkan bahwa lebih dari 16.700 orang telah ditahan oleh aparat keamanan Iran sejak demonstrasi pecah. Penangkapan massal ini menunjukkan eskalasi penindakan yang signifikan di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah.

Angka korban tewas yang dilaporkan HRANA jauh lebih tinggi dibandingkan laporan sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya, pada Senin (11/1/2026), HRANA melaporkan jumlah korban tewas mencapai 646 orang. Namun, dengan pemulihan sebagian akses komunikasi internasional, angka sebenarnya terungkap jauh lebih besar.

Situasi ini mirip dengan kondisi kacau menjelang Revolusi Islam Iran tahun 1979. Jumlah korban yang sangat tinggi ini menjadikan gelombang protes saat ini sebagai yang terburuk dan paling berdarah dalam sejarah Iran pasca-revolusi.

Pemerintah Iran untuk pertama kalinya secara resmi mengakui adanya korban tewas dalam gelombang demonstrasi melalui siaran televisi negara. Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Iran memiliki “banyak martir” tanpa menyebutkan angka korban secara rinci.

Dalam pernyataan tersebut, pejabat Iran menyalahkan para “teroris” atas kematian warga sipil dan personel keamanan. Namun, pengakuan ini baru muncul setelah kelompok aktivis lebih dulu mengumumkan laporan jumlah korban yang sangat besar.

Aksi protes bermula lebih dari dua pekan lalu, tepatnya pada 28 Desember 2025, akibat kemarahan publik terhadap memburuknya kondisi ekonomi Iran. Demonstrasi pertama kali pecah di Grand Bazaar Teheran saat pedagang dan pemilik toko memprotes anjloknya nilai tukar mata uang Rial.

Namun, aksi yang awalnya dipicu krisis ekonomi tersebut kemudian berkembang menjadi demonstrasi yang secara terbuka menargetkan sistem pemerintahan teokratis Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang kini berusia 86 tahun.

Gambar-gambar dari Teheran yang diperoleh Associated Press memperlihatkan grafiti dan teriakan yang menyerukan kematian Khamenei. Ini merupakan tindakan yang berpotensi berujung pada hukuman mati menurut hukum Iran.

Protes telah menyebar ke 186 kota di seluruh 31 provinsi Iran. HRANA mencatat bahwa demonstrasi terjadi di 585 lokasi berbeda di berbagai wilayah negara tersebut, menunjukkan skala gerakan yang sangat masif.

Sejak Kamis (8/1/2026), akses internet di Iran diputus total oleh otoritas untuk membatasi koordinasi demonstran dan aliran informasi ke luar negeri. Organisasi pemantau internet NetBlocks dan Cloudflare menyatakan bahwa koneksi internet nasional telah mendekati nol selama empat hari berturut-turut.

HRANA mengungkapkan bahwa total pemadaman jaringan internet telah berlangsung lebih dari 100 jam sejak gelombang protes dimulai. Bahkan lampu jalan di beberapa wilayah juga dimatikan pada malam hari untuk mempersulit gerakan demonstran.

Namun, pemadaman internet tidak menghentikan aksi protes. Pada malam 11 Januari 2026, warga Iran tetap turun ke jalan dengan menggunakan cahaya ponsel mereka untuk menerangi jalan. Ribuan orang memadati jalanan Teheran untuk melanjutkan aksi protes meski dalam kondisi gelap gulita.

Wakil Direktur HRANA, Skylar Thompson, mengungkapkan bahwa pasukan keamanan rezim Iran telah menggunakan kekuatan mematikan untuk menyerang para demonstran.

“Kami menyaksikan penyalahgunaan kekuatan mematikan terhadap para demonstran oleh rezim, dan juga memiliki bukti bahwa penembakan jarak dekat, penggunaan gas air mata, serta senjata kelas militer digunakan untuk menindas demonstrasi jalanan. Ini sama sekali tidak dapat diterima,” kata Thompson.

Seorang aktivis Iran yang disebutkan dalam unggahan daring mengungkapkan bahwa pasukan keamanan telah menguasai seluruh rumah sakit di Teheran dan mencari para korban luka. Setiap pasien dengan luka tembak yang dibawa ke rumah sakit akan segera diculik, sehingga tidak dapat menerima perawatan medis.

HRANA melaporkan bahwa sebagian besar luka disebabkan oleh tembakan peluru karet dan peluru plastik, namun banyak juga yang mengalami luka tembak peluru tajam. Lebih dari 1.000 orang lainnya mengalami luka-luka akibat penindakan keras aparat.

Jaksa agung Iran sebelumnya telah memperingatkan bahwa siapa pun yang terlibat dalam protes akan dianggap sebagai “musuh Tuhan” atau moharebeh. Ini merupakan tuduhan yang dapat dijatuhi hukuman mati menurut hukum syariah yang diterapkan di Iran.

Televisi pemerintah menayangkan seruan massa pro-pemerintah yang meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel. Pemerintah Iran menuding bahwa protes ditunggangi kekuatan asing yang memicu kekacauan di dalam negeri.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf secara terbuka menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik upaya destabilisasi negara mereka. Namun, tudingan ini ditolak oleh pengamat internasional yang melihat akar masalahnya adalah kegagalan sistemik ekonomi domestik.

Tak lama setelah laporan terbaru mengenai jumlah korban tewas beredar ke publik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan dukungannya terhadap warga Iran dan membatalkan rencana pertemuan dengan pejabat Iran.

“Saya telah membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran sampai pembunuhan demonstran yang tidak masuk akal ini berhenti. Bantuan sedang dalam perjalanan,” ujar Trump.

Trump mengatakan bahwa pemerintahannya sedang dalam pembicaraan untuk mengatur pertemuan dengan Teheran, tetapi ia memperingatkan mungkin harus bertindak terlebih dahulu karena laporan tentang jumlah korban tewas terus meningkat.

“Saya rasa mereka sudah lelah diperlakukan semena-mena oleh Amerika Serikat. Iran ingin bernegosiasi,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One.

Trump dan tim keamanan nasionalnya telah mempertimbangkan berbagai respons potensial terhadap Iran, termasuk serangan siber dan serangan langsung oleh AS atau Israel, menurut dua orang yang mengetahui diskusi internal Gedung Putih.

“Militer sedang mempertimbangkannya, dan kami sedang mempertimbangkan beberapa opsi yang sangat kuat,” kata Trump. Ditanya tentang ancaman pembalasan Iran, dia berkata: “Jika mereka melakukan itu, kami akan menyerang mereka pada tingkat yang belum pernah mereka alami sebelumnya.”

Menanggapi situasi yang semakin memburuk, Kedutaan Besar Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negara AS yang berada di Iran. Peringatan tersebut menyinggung aksi-aksi protes yang “meningkat dan dapat berubah menjadi kekerasan, mengakibatkan penangkapan dan cedera.”

Kedutaan AS menyebutkan bahwa peningkatan langkah-langkah keamanan, penutupan jalan, gangguan transportasi umum, dan pemblokiran internet sedang berlangsung. Warga negara AS disarankan untuk bersiap menghadapi pemadaman internet yang berkelanjutan dan merencanakan cara komunikasi alternatif.

Jika kondisi aman, warga AS diminta mempertimbangkan untuk meninggalkan Iran melalui jalur darat ke Armenia atau Turki. Peringatan tersebut juga menekankan bahwa warga negara ganda AS-Iran berisiko tinggi diinterogasi, ditangkap, dan ditahan di Iran.

Sejumlah warga dilaporkan menyerukan kembalinya sistem monarki dengan Reza Pahlavi, putra Shah Mohammad Reza Pahlavi yang digulingkan dalam Revolusi 1979, sebagai pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian demonstran menginginkan perubahan sistem pemerintahan secara mendasar.

Data yang dilaporkan HRANA terbukti akurat dalam kerusuhan sebelumnya yang melanda Iran beberapa tahun terakhir. Organisasi ini mendasarkan pelaporannya dari para pendukung di Iran untuk memeriksa silang informasi yang diberikan.

Dengan pemadaman internet dan saluran telepon di Iran, mengukur demonstrasi dari luar negeri menjadi lebih sulit. Associated Press mengatakan belum dapat secara independen menilai jumlah korban secara menyeluruh karena keterbatasan akses informasi.

Namun, yang jelas adalah bahwa Iran sedang menghadapi krisis politik dan kemanusiaan terburuk sejak Revolusi 1979. Gelombang protes yang dipicu krisis ekonomi telah berkembang menjadi gerakan yang menantang legitimasi sistem pemerintahan teokratis yang berkuasa selama hampir lima dekade.