Menghadapi Kualifikasi Abad Ke-21: Urgensi Revitalisasi Guru di Tengah Bonus Demografi

, Peringatan Hari Guru Nasional 2025 diwarnai dengan sebuah tantangan akan kesenjangan kompetensi guru di era digital. Pemerintah seharusnya segera merancang kurikulum upskilling masif untuk menjamin kualitas SDM menyambut bonus demografi.

Oleh karena itu, Peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh setiap 25 November tahun ini menjadi momen refleksi bagi sektor pendidikan nasional. Di tengah optimisme menyambut bonus demografi yang puncaknya diperkirakan terjadi pada 2030-2035, kualitas dan kompetensi guru di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam adaptasi teknologi dan pengajaran berbasis kompetensi abad ke-21.

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan, meskipun rasio guru dan murid relatif stabil, kesenjangan kualifikasi, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), masih sangat tinggi. Kesenjangan tersebut tidak hanya terkait latar belakang pendidikan formal, melainkan juga kemampuan integrasi teknologi dalam pembelajaran hibrida.

Kesenjangan Kompetensi Digital

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Harjito, menyatakan bahwa digitalisasi telah mengubah peran guru dari sekadar penyampai ilmu menjadi fasilitator dan kurator pengetahuan.

“Tugas guru saat ini adalah membantu siswa menavigasi banjir informasi. Ini memerlukan literasi digital yang kuat, tidak hanya untuk mengoperasikan gawai, tetapi untuk merancang pengalaman belajar yang kritis dan kolaboratif,” ujar Harjito dalam Seminar Nasional Pendidikan di Jakarta, Senin (24/11).

Harjito menekankan bahwa Indonesia akan menyambut sekitar 67 persen penduduk usia produktif pada 2030. Jika kualitas pendidikan, yang dipimpin oleh guru, tidak ditingkatkan secara fundamental, bonus demografi tersebut berisiko menjadi beban demografi. Sedangkan berdasarkan data dari BRIN disebutkan,  bahwa hanya sekitar 45 persen guru di jenjang sekolah menengah yang dinilai memiliki kompetensi digital di level menengah ke atas, sementara sisanya masih memerlukan pelatihan intensif.

Respon Kebijakan dan Kritik Implementasi

Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah meluncurkan berbagai program, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka dan program Guru Penggerak. Program ini bertujuan mendorong guru untuk menjadi agen transformasi yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi bernalar kritis siswa.

Namun, implementasi program ini dinilai belum merata. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menyoroti kendala infrastruktur dan birokrasi yang menghambat laju upskilling guru, terutama bagi guru honorer dan guru yang bertugas di daerah pelosok.

“Program Guru Penggerak memang baik, tetapi kuotanya terbatas. Sementara, pelatihan yang bersifat masif sering kali hanya berfokus pada administrasi kurikulum, bukan pada peningkatan substansi pedagogik dan digital,” kata Sekretaris Jenderal FGII, Wulan Sari, kepada Kompas.

Wulan menambahkan, kesejahteraan guru honorer yang belum terselesaikan juga menjadi akar masalah yang memengaruhi motivasi profesional. “Sulit mengharapkan guru berinovasi maksimal jika kebutuhan dasarnya, seperti upah layak dan kepastian status, belum terpenuhi,” tegasnya.

Multiliterasi Sebagai Fokus Kurikulum

Untuk menyambut tantangan global, para akademisi mendesak adanya reformasi mindset kurikulum guru, beralih dari penguasaan materi ke penguatan multiliterasi, yang meliputi literasi digital, literasi finansial, dan literasi lingkungan.

Dr. Risa Wijayanti, seorang praktisi pendidikan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), berpendapat bahwa kompetensi sustainability (keberlanjutan) harus menjadi bagian integral dari kurikulum guru.

“Guru harus mampu menanamkan kesadaran tentang krisis iklim dan ekonomi sirkular. Ini bukan hanya mata pelajaran IPS atau Biologi, tetapi harus terintegrasi dalam setiap aspek pengajaran, mencerminkan tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat global,” papar Risa.

Ia menyarankan agar skema sertifikasi guru diperketat dan diselaraskan dengan standar internasional, khususnya yang berkaitan dengan soft skills dan critical thinking yang relevan dengan tuntutan industri 4.0.

Pentingnya Kemitraan Swasta dan Institusi Pendidikan

Revitalisasi guru tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Perguruan tinggi dan sektor swasta didorong untuk lebih aktif dalam kemitraan pelatihan. Perusahaan teknologi, misalnya, dapat memberikan pelatihan yang praktis dan real-time kepada guru mengenai penggunaan platform pembelajaran adaptif dan kecerdasan buatan (AI) dalam asesmen siswa.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam pidato sambutan Hari Guru, mengakui bahwa investasi pada guru adalah investasi jangka panjang untuk kualitas pembangunan manusia Indonesia. Beliau berjanji akan mengalokasikan anggaran yang lebih fokus pada program peningkatan kompetensi terstruktur dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun mendatang.

Peringatan Hari Guru Nasional 2025 menjadi momentum krusial untuk memastikan bahwa para pendidik di Indonesia siap memimpin generasi emas menuju masa depan, mengubah bonus demografi dari sekadar potensi menjadi kekuatan riil bangsa.