Komisi X DPR Apresiasi Lonjakan Renovasi Sekolah di Era Prabowo, Tapi Ketimpangan Pendidikan Daerah 3T Masih Jadi Catatan Serius

, JAKARTA – Di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani memilih bicara blak-blakan. Ada yang sudah berubah di sektor pendidikan era Prabowo Subianto, tapi ada pula yang belum beranjak.

Politisi Fraksi PKB dari Dapil Nusa Tenggara Barat II itu mengakui capaian infrastruktur sebagai gebrakan yang cukup terasa. Jumlah sekolah yang masuk program renovasi melonjak drastis, dari sebelumnya hanya 17.000 unit menjadi 70.000 unit sepanjang 2026.

“Terkait penilaian saya terhadap kemajuan pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, saya dapat menyatakan bahwa telah terjadi arah perubahan yang nyata, meskipun tantangannya masih sangat berat,” kata Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Pemerintah bahkan memancang target lebih jauh. Pada 2028, seluruh sekolah di Indonesia ditargetkan rampung direnovasi.

“Dan pemerintah menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan selesai direnovasi,” lanjutnya.

Di luar pembangunan fisik, Lalu juga menyebut beberapa inisiatif lain yang mulai berjalan, seperti pemasangan smart board interaktif di ruang kelas, perhatian pada guru non-ASN yang selama ini kerap luput dari radar kebijakan, serta peluncuran program Sekolah Rakyat.

Namun angka dan program baru tidak selalu berbanding lurus dengan pengalaman belajar anak di kelas. Di sinilah Lalu menempatkan catatannya yang paling tajam.

Menurutnya, kesenjangan kualitas pendidikan antara kota besar dengan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar masih terlalu lebar untuk diabaikan. Soal anggaran pun, masalahnya sering bukan pada jumlah, melainkan pada ongkos distribusi yang membengkak begitu memasuki wilayah pelosok.

“Biaya distribusi guru dan fasilitas belajar di daerah terpencil lebih mahal dibandingkan di kota, sehingga banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik dan infrastruktur,” jelasnya.

Pernyataan itu mengandung ironi yang tidak kecil. Di saat ribuan sekolah sedang direnovasi, sebagian sekolah lain di ujung nusantara justru kekurangan guru untuk mengisi kelasnya.

Lalu menegaskan, negara harus memastikan murid di Papua mendapatkan kesempatan belajar yang setara dengan murid di Jakarta. Infrastruktur yang megah, kata dia, hanya bermakna jika berjalan beriringan dengan kualitas pengajaran yang sesungguhnya.

“Pada akhirnya, kesimpulan saya adalah bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran serius dalam membenahi aspek infrastruktur pendidikan, namun kami akan terus mengawal SDM, yakni para guru, berjalan seimbang,” ujarnya.

Ia menutup dengan kalimat yang sederhana namun cukup menggigit. Simbol kemajuan pendidikan, tegasnya, bukan sekadar gedung yang tampak baru.

“Tetapi juga harus diiringi dengan kualitas belajar yang unggul bagi setiap anak bangsa,” pungkas Lalu.