Prabowo Minta Buruh Tak Terus Menuntut, Sebut Pengusaha Juga Pikul Beban Kredit Bank
- Prabowo mengingatkan buruh agar tidak terus menuntut pengusaha, dengan alasan para pengusaha juga menanggung tekanan kredit perbankan di tengah kondisi ekonomi global yang berat.
- Pemerintah membuka ruang bagi pengusaha untuk melaporkan kesulitan usaha, namun menolak permintaan penurunan tarif pajak yang bersifat permanen dan berulang.
- Prabowo menegur keras birokrasi yang mempersulit dan memeras pengusaha, membandingkan proses perizinan Indonesia yang bisa memakan dua tahun dengan Malaysia yang cukup dua minggu.
, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta kaum buruh menahan diri agar tidak terus-menerus mengajukan tuntutan kepada para pengusaha. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
“Saya ingatkan buruh, jangan kau minta saja terus. Ya kan. Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka harus bayar kredit ke bank,” kata Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo menyebut pemerintah sudah berupaya meringankan beban pengusaha lewat berbagai program perlindungan sosial. Langkah itu, menurutnya, dimaksudkan agar pengusaha tidak terlalu kewalahan menanggung kewajibannya sendiri.
“Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat,” ujarnya.
Di saat yang sama, Prabowo menyatakan pemerintah tetap membuka pintu bagi pengusaha yang menghadapi tekanan usaha. Mereka dipersilakan melaporkan kesulitan yang dialami langsung ke pemerintah.
Namun ada satu hal yang Prabowo tegaskan dengan nada lebih keras: pengusaha tidak boleh terus meminta keringanan tarif pajak. Ia memahami situasi krisis global, tapi menegaskan bahwa toleransi itu ada batasnya.
“Kalau dia minta penurunan tarif ya kita bantu untuk sementara, jangan terus menerus minta penurunan tarif pajak. Kita mengerti krisis dunia, kita akan bantu,” kata Prabowo.
Dalam pidato yang sama, Prabowo bergeser ke soal birokrasi. Ia meluapkan kekesalannya atas iklim usaha yang dinilainya masih sering dipersulit oleh aparat di lapangan.
“Jangan pengusaha diperas terus! Jangan pengusaha diganggu! Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan!” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Perbandingan dengan Malaysia itu cukup menggambarkan rasa frustrasi yang Prabowo tahan lama. Bukan kali pertama ia menyentil soal perizinan, tapi kali ini nadanya lebih lugas dan terbuka di forum tertinggi legislatif.
Prabowo juga menyoroti kebiasaan birokrat yang membuat turunan peraturan tanpa perlu, padahal aturan pokok sudah ada. Ia menyebut praktik ini sebagai bentuk akal-akalan yang justru memperkeruh iklim investasi.
“Sudah perintah Presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Peraturan menterilah, peraturan teknislah, rekomendasilah. Akal-akalannya itu. Saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah!” pinta Prabowo.
Ia bahkan menggambarkan secara spesifik bagaimana birokrat bekerja dengan cara yang tidak jujur, termasuk sengaja mengajukan dokumen untuk ditandatangani menteri pada sore hari saat kondisi sudah lelah.
“Ciri khas birokrat yang, dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Ini banyak,” tambahnya.
Peringatan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa Prabowo tidak hanya bicara soal kebijakan besar, tapi juga memperhatikan celah-celah kecil di mana praktik curang kerap berlindung di balik prosedur.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
