Ketika Face Recognition Diuji Menjadi Palang Pintu Subsidi, Antara Efisiensi Anggaran dan Ketakutan Privasi

,  Keputusan pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk secara bertahap menerapkan mekanisme verifikasi biometrik, khususnya face recognition (pengenalan wajah), sebagai syarat wajib bagi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis tertentu telah memicu gelombang polemik dan viral di media sosial. Kebijakan ini, yang bertujuan mulia untuk mengeliminasi kebocoran subsidi, justru menciptakan ketakutan baru: Intrusi data pribadi dan pengawasan negara yang meluas.

Narasi yang beredar di masyarakat adalah ketidaknyamanan berhadapan dengan kamera pengenal wajah di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Namun, isu sesungguhnya jauh lebih kompleks, menyentuh persimpangan antara efisiensi anggaran negara, kedaulatan data, dan hak-hak privasi warga.

Dari Stiker Mobil ke Pindai Wajah: Sejarah Kegagalan Verifikasi

Subsidi energi selalu menjadi beban ganda bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di satu sisi, ia adalah wujud perlindungan sosial. Di sisi lain, penyalurannya sering kali bocor ke pihak yang tidak berhak (kendaraan mewah, industri).

Upaya pemerintah mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi bukan barang baru. Dari stiker penanda di mobil, hingga sistem QR Code berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang diterapkan beberapa tahun lalu. Sayangnya, sistem QR Code terbukti rentan dimanipulasi melalui praktik pinjam-meminjam kartu atau duplikasi data.

Kegagalan sistem NIK ini yang mendorong pemerintah beralih ke biometrik. Face recognition menjadi pilihan karena dianggap sebagai verifikasi identitas paling unik dan sulit dimanipulasi. Logikanya sederhana, wajah seseorang tidak bisa dipinjam atau diduplikasi secepat kode digital.

Kepala BPH Migas, dalam konferensi pers, menegaskan bahwa teknologi ini adalah langkah drastis yang diperlukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran. “Kita kehilangan triliunan Rupiah setiap tahun karena penyalahgunaan. Dengan face recognition, kita bisa mengikat pembelian langsung dengan individu, bukan sekadar kendaraan,” ujarnya.

Ancaman Surveillance State dan Data Sensitif

Meskipun efisiensi adalah tujuan utama, kelompok masyarakat sipil dan aktivis privasi data menyoroti bahaya laten di balik implementasi teknologi pengenalan wajah secara masif.

Wajah adalah data biometrik yang sangat sensitif dan tidak dapat diubah (seperti mengganti password). Jika data wajah ini terhimpun secara masif dan terpusat di server pemerintah, risikonya sangat besar.

“Ini bukan hanya soal beli BBM. Ini adalah tentang penciptaan ekosistem pengawasan (Surveillance State) yang meluas,” kata Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SAFEnet, saat dihubungi. “Pemerintah harus menjamin, data wajah yang diambil di SPBU ini hanya digunakan untuk verifikasi subsidi, dan tidak dikoneksikan dengan data kepolisian, data tracking pergerakan, atau data kependudukan lainnya.”

Ketakutan terbesar terletak pada regulasi yang belum memadai. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memang sudah disahkan, tetapi mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban data breach, dan audit independen terhadap penggunaan data biometrik oleh lembaga negara masih dalam tahap pematangan.

Tanpa regulasi turunan yang sangat ketat dan transparan, data wajah miliaran transaksi bisa rentan bocor atau disalahgunakan di masa depan. Siapa yang bertanggung jawab jika data biometrik tersebut bocor ke pihak ketiga?

Keadilan Sosial vs. Akses Digital

Selain isu privasi, kebijakan ini juga menyentuh dimensi keadilan sosial dan akses digital. Meskipun face recognition dirancang untuk mempermudah, ia berpotensi mengecualikan kelompok rentan (exclusion error). Lansia, penyandang disabilitas tertentu, atau masyarakat di daerah terpencil dengan koneksi internet yang buruk (untuk upload data awal) bisa kesulitan dalam proses verifikasi.

Lebih lanjut, penggunaan teknologi yang canggih ini juga menuntut infrastruktur yang mumpuni di ribuan SPBU di seluruh Indonesia. Jika infrastruktur tidak stabil, antrean panjang dan kemacetan justru akan memburuk, mengubah tujuan efisiensi menjadi kekacauan operasional.

Polemik face recognition di SPBU adalah miniatur dari tantangan besar Indonesia dalam memasuki era digital, Bagaimana negara dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi, tanpa mengorbankan hak fundamental warga negara, terutama privasi data dan kesetaraan akses?

Pemerintah harus segera merespons kekhawatiran publik dengan menjamin Transparansi, Akuntabilitas, dan Audit Independen terhadap sistem data biometrik ini. Jika tidak, teknologi face recognition yang seharusnya menjadi solusi subsidi tepat sasaran, justru akan menjadi simbol terbaru dari intrusi data negara yang paling viral.