Mensesneg Prasetyo Hadi Bantah Rencana Reshuffle Kabinet Jelang Ramadan

- Presiden Prabowo tidak akan melakukan reshuffle kabinet menjelang Ramadan dan Lebaran 2026, menurut Mensesneg Prasetyo Hadi.
- Pemerintah fokus meringankan beban masyarakat desil 1–4 dengan memberikan stimulus ekonomi seperti diskon tarif angkutan mudik.
- Pernyataan Prasetyo merespons isu reshuffle yang kembali beredar di kalangan publik dan media.
, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tidak akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Penegasan ini datang langsung dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Stasiun Gambir, Selasa (10/2).
“Reshuffle lagi, nggak ada reshuffle,” ujar Prasetyo ketika ditanya soal isu yang kembali beredar.
Isu perombakan kabinet memang muncul lagi di tengah persiapan Ramadan dan Lebaran 2026. Prasetyo menegaskan, pemerintah justru tengah fokus pada hal lain yang jauh lebih mendesak.
“Nggak ada. Kita menjelang bulan suci Ramadan, menjelang Lebaran kan, sebagaimana yang tadi baru saja diumumkan, ini kan bagaimana pemerintah bekerja keras untuk supaya seluruh masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadan dan Lebaran nanti dengan sebaik-baiknya,” kata Prasetyo.
Prioritas pemerintah saat ini adalah meringankan beban rakyat yang berada di lapisan bawah, khususnya kelompok masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 4.
“Kita berpikir terus-menerus bagaimana meringankan beban saudara-saudara kita terutama di Desil 1 hingga Desil 4,” tambahnya.
Bentuk keringanan yang disiapkan termasuk stimulus ekonomi menjelang hari raya. Pemerintah akan memberikan diskon tarif angkutan untuk keperluan mudik, baik melalui kereta api maupun pesawat.
Langkah ini diambil agar masyarakat bisa merayakan Lebaran tanpa terbebani biaya perjalanan yang membengkak. Program serupa biasanya berlaku setiap tahun, tetapi kali ini dikawal langsung dengan anggaran lebih besar.
Pertanyaan soal reshuffle sebenarnya bukan hal baru di pemerintahan Prabowo. Sejak awal masa jabatan, spekulasi pergantian menteri sering muncul, terutama ketika ada kinerja yang dianggap belum maksimal di beberapa kementerian.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di: