PDIP Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang, Bukan Koalisi Prabowo dan Bukan Oposisi

, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi menegaskan posisi politiknya sebagai partai penyeimbang dalam peta pemerintahan nasional. Keputusan ini disampaikan melalui pembacaan Rekomendasi Eksternal Rakernas I Tahun 2026 yang berlangsung di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta.

Politikus PDIP Aryo Seno Bagaskoro menekankan bahwa partai berlambang banteng moncong putih tersebut tidak berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini sudah ditegaskan sejak awal setelah pemilihan umum dan pelantikan presiden.

“Sejak awal setelah pemilu dan pelantikan presiden, PDI Perjuangan sudah menyampaikan pandangannya bahwa kami tidak berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo,” ujar Seno dalam konferensi pers hari kedua Rakernas I PDIP, Minggu (11/1/2026).

Seno menjelaskan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, istilah oposisi maupun koalisi sejatinya tidak dikenal secara konstitusional. Menurutnya, yang ada hanyalah pihak yang berada di dalam atau di luar pemerintahan.

“Kalau memakai logika oposisi, maka apa pun kebijakan pemerintah akan dianggap salah. Padahal, dalam sistem presidensial, pendekatan seperti itu tidak relevan. Bahkan secara teoritis, koalisi pun tidak dikenal,” katanya.

Menurut Seno, PDIP memilih jalur rasional dengan mengambil peran sebagai penyeimbang. Artinya, partai berlambang banteng moncong putih itu siap bersikap kritis ketika diperlukan, namun juga tidak menutup diri untuk bersikap strategis demi kepentingan rakyat.

“Partai penyeimbang bisa menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis. Itulah posisi yang kami ambil,” tegasnya.

Seno menambahkan bahwa PDIP akan mendukung program-program pemerintah yang dinilai baik untuk rakyat. Namun sebaliknya, partai banteng juga tidak ragu untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat.

“Di dalam konstitusi kita, kita tidak mengenal yang namanya oposisi. Karena kalau kita pakai cara berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti dianggap salah,” kata Seno.

Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham yang membacakan rekomendasi rakernas menjelaskan bahwa partai memilih jalur sebagai kekuatan penyeimbang guna memastikan demokrasi tetap berjalan pada relnya.

“Rakernas partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan,” ujar Jamaluddin.

Jamaluddin menjelaskan bahwa peran penyeimbang yang diambil PDI Perjuangan bukanlah sekadar sikap oposisi tanpa dasar. Ini merupakan upaya pelembagaan demokrasi agar setiap kebijakan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat secara transparan.

Salah satu contoh konkret dari sikap PDIP sebagai partai penyeimbang terlihat dalam penolakan mereka terhadap wacana pilkada melalui DPRD yang digulirkan oleh partai-partai pendukung pemerintah. Seno menegaskan bahwa PDIP secara konsisten menolak wacana tersebut karena dinilai menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.

“Bagaimana pemimpin bisa memahami denyut rakyat jika ia tidak dipilih langsung oleh rakyat? Ketika ia hanya dipilih segelintir orang, ikatan emosional dengan masyarakat akan hilang,” ujarnya.

Seno mengakui bahwa sikap tersebut membuat PDIP berada di jalur yang tidak ramai diikuti partai lain. Dari delapan fraksi di DPR, saat ini PDIP menjadi satu-satunya partai yang menentang wacana pilkada tak langsung.

“Kami sadar jalan ini tidak populer. Tapi kami yakin masih banyak rakyat yang ingin kepala daerah dipilih langsung. Di tengah kesunyian itu, PDIP berani mengambil sikap yang tegas dan berbeda,” pungkas Seno.

Sikap politik PDIP ini sebenarnya sudah ditegaskan sejak Kongres VI PDIP di Bali pada awal Agustus 2025. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya saat itu menyatakan bahwa partai tidak memposisikan diri sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan.

“PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati saat itu.

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 10-12 Januari 2026 di Ancol ini merupakan tindak lanjut dari hasil Kongres VI PDIP tersebut. Dalam rakernas ini, berbagai isu politik, geopolitik, krisis ekologi, kasus penegakan hukum hingga perekonomian dibahas dalam tujuh komisi yang dibentuk.

Tema yang diusung dalam rakernas adalah ‘Satyam Eva Jayate: Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya’. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa slogan tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ‘kebenaran akan menang’.

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengapresiasi sikap PDIP yang memastikan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo. Menurutnya, partai berlambang kepala banteng tidak terbujuk rayuan kekuasaan meski tetap membuka ruang kerja sama.

“Kita memberikan apresiasi atas sikap PDI-P tersebut. Ini merupakan angin segar bagi perkembangan demokrasi Indonesia karena PDI-P tak larut dalam bujuk rayu kekuasaan,” ujar Lili.

Meski berada di luar pemerintahan, PDIP tetap menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam konteks tertentu. Salah satunya terlihat ketika Presiden Prabowo mendukung Pramono Anung, politikus PDIP, sebagai Gubernur DKI Jakarta meski koalisi pendukungnya mengusung pasangan lain.