Jatim Dipuji Soal IPM dan Ekonomi, tapi Wamendagri Masih Punya Catatan Serius untuk Gubernur

, Surabaya – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk hadir langsung di Surabaya untuk menyampaikan pesan yang sebenarnya tidak sepenuhnya berisi pujian. Di balik apresiasi terhadap capaian Jawa Timur, ada kekhawatiran yang ia sampaikan dengan cukup tegas kepada jajaran pemerintah daerah se-Jatim.

Ribka berbicara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur 2027 di Shangri-La Hotel, Surabaya, Selasa (14/4/2026). Forum itu menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan di Jatim tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kalau di provinsi terjadi pertumbuhan dan kemudian juga kemajuan yang cukup pesat tetapi tidak diimbangi dengan kabupaten atau kota, ini juga sangat mengkhawatirkan,” kata Ribka Haluk.

Pernyataan itu bukan tanpa konteks. Jawa Timur adalah provinsi dengan perekonomian terbesar kedua di Indonesia. Namun besarnya angka agregat provinsi kerap menyembunyikan realita yang berbeda di tingkat kabupaten, terutama di wilayah Tapal Kuda dan kepulauan.

Ribka mengingatkan bahwa gubernur memiliki fungsi ganda selain memimpin pemerintah provinsi, ia juga bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sesuai mandat UU Nomor 23 Tahun 2014. Fungsi kedua inilah yang menurutnya harus lebih diaktifkan untuk memastikan arah pembangunan kabupaten dan kota selaras dengan prioritas nasional.

Soal capaian, Ribka mengakui Jatim sudah berada di jalur yang baik. Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat, koordinasi antara kabupaten, kota, dan provinsi dinilai solid, dan sejumlah program nasional sudah berjalan dengan konsisten di wilayah ini.

Namun ada satu angka yang masih mengganjal.

“Untuk Jawa Timur perlu kita atensi hanya masalah angka pengangguran. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kemudian IPM dan lain-lain semua sudah sangat-sangat baik, bahkan program nasional pun sudah diikuti secara baik,” tandas Ribka.

Angka pengangguran memang menjadi ironi tersendiri bagi Jatim. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, angkatan kerja yang belum terserap tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Ribka juga mengaitkan arah pembangunan Jatim dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Ia menyebut Jatim sudah memanfaatkan bonus demografi dengan cukup baik, dan berharap pengalaman itu bisa menjadi pelajaran bagi provinsi lain yang belum mencapai titik serupa. Slogan “Jatim Gerbang Baru Nusantara” pun ia sebut sebagai modal yang harus dijaga dengan perencanaan yang matang, bukan sekadar jargon.