Nama Trump Muncul 5.300 Kali dalam Jutaan Dokumen Epstein yang Dirilis DOJ

, AMERIKA SERIKAT – Kementerian Kehakiman Amerika Serikat membuka akses publik terhadap jutaan dokumen Jeffrey Epstein pada Jumat, 30 Januari 2026. Keputusan ini berdasarkan Undang-Undang Epstein Files Transparency Act yang mewajibkan transparansi penuh atas arsip narapidana kasus kejahatan seksual tersebut.

Lebih dari tiga juta halaman dokumen, 180.000 gambar, dan 2.000 video kini bisa diakses siapa saja. Perilisan massal ini langsung memicu perhatian global, khususnya menyangkut nama-nama besar yang tertera di dalamnya.

Salah satu temuan yang paling ramai dibicarakan adalah munculnya nama Donald Trump lebih dari 5.300 kali. Angka itu jauh melampaui tokoh publik lain yang juga disebutkan dalam arsip tersebut.

Meski frekuensinya tinggi, sebagian besar penyebutan Trump diklaim hanya terkait percakapan politik di kalangan Epstein. Bukan soal keterlibatan langsung dalam aktivitas ilegal.

Namun ada satu laporan FBI yang mencatat dugaan berbeda. Laporan itu menyebut tuduhan pelecehan terhadap remaja berusia 13 hingga 14 tahun di New Jersey, sekitar 35 tahun lalu.

“Usianya sekitar 13–14 tahun ketika kejadian itu berlangsung,” demikian bunyi laporan yang dikutip Metro.

Dokumen tersebut disebutkan dikirim ke kantor pusat di Washington untuk proses investigasi lebih lanjut. Apakah investigasi itu dilakukan atau tidak, hingga kini belum ada konfirmasi.

Wakil Jaksa Agung Todd Blanche menegaskan bahwa arsip ini dilepas sesuai amanat undang-undang. Namun publik perlu memahami bahwa berkas tersebut berisi data mentah, termasuk informasi yang tidak terverifikasi.

“Produksi ini mungkin mencakup gambar, dokumen, atau video palsu yang dikirimkan secara tidak benar, karena semua yang dikirim oleh publik ke FBI disertakan dalam produksi yang responsif terhadap Undang-Undang ini,” ujar Kementerian Kehakiman AS.

Pemerintah AS juga menyoroti bahwa banyak tuduhan yang masuk ke FBI menjelang Pemilu 2020 sengaja dibuat tanpa dasar. Beberapa informasi yang dikirim masyarakat dinilai tidak kredibel dan tidak pernah ditindaklanjuti.

“Klaim tersebut tidak berdasar dan salah, dan jika memiliki sedikit saja kredibilitas, mereka pasti sudah dijadikan senjata untuk melawan Presiden Trump sejak lama,” tandas kementerian.