Pemkab Pamekasan Tetapkan UMK 2026 Sebesar Rp 2.528.004
- Pemkab Pamekasan menetapkan UMK 2026 sebesar Rp 2.528.004, naik 6,1 persen dari tahun sebelumnya dan berlaku mulai 1 Januari 2026 sesuai Keputusan Gubernur Jatim.
- Penetapan menggunakan formula resmi dengan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hasil perundingan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha dengan pengawasan oleh Provinsi Jawa Timur.
- Serikat pekerja apresiasi kebijakan ini dan berharap pengusaha patuh, agar tercapai keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Pamekasan.
, PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten Pamekasan resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten sebesar Rp 2.528.004 untuk tahun 2026. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 6,1 persen dari tahun sebelumnya dan mulai berlaku 1 Januari 2026.
Penetapan ini mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang UMK di Jawa Timur Tahun 2026. Besaran UMK ditetapkan berdasarkan hasil perundingan yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serikat pekerja, serta asosiasi pengusaha setempat.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan, Ahmad Sjaifudin, menjelaskan bahwa penetapan UMK tersebut mengacu pada formula resmi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Rumus penetapan UMK menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan koefisien alfa di rentang 0,5 hingga 0,9 persen,” ujar Ahmad, Jumat (26/12/2025).
Ia menambahkan bahwa langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi keputusan UMK 2026 kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia Pamekasan agar dapat diterapkan secara optimal oleh pelaku usaha. Pengawasan terhadap implementasi UMK sepenuhnya menjadi kewenangan Pengawas
Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.
Miftahol Arifin, anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja, memberikan apresiasi atas kebijakan tersebut. Ia menilai angka yang disepakati mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kualitas hidup para buruh.
“Kami menyambut baik penetapan UMK Pamekasan. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan dari tahun sebelumnya, sebagai bentuk komitmen bersama untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja,” ujar Miftahol.
Ia berharap para pemilik usaha mematuhi aturan baru ini sebagai bentuk penghormatan terhadap dedikasi para pekerja.
“Semoga implementasi UMK ini bisa berjalan selaras antara keberlangsungan usaha dan kesejahteraan para pekerja,” imbuhnya.
Ahmad Sjaifudin juga mengimbau seluruh pelaku usaha di Pamekasan untuk menyelaraskan penggajian mereka dengan regulasi terbaru ini. Kepatuhan perusahaan menjadi kunci agar roda ekonomi daerah tetap berputar stabil.
UMK Pamekasan berada di urutan 34 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Surabaya mencatat UMK tertinggi sebesar Rp 5.288.796, sementara Situbondo menjadi yang terendah.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
