Ancam Rotasi Lagi, Purbaya Beri Ultimatum 3 Bulan untuk DJP

, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginstruksikan 40 pejabat Ditjen Pajak yang baru dilantik pekan lalu untuk segera memperbaiki kinerja unit masing-masing. Dia menargetkan rasio pajak pada tahun ini meningkat setidaknya menjadi 11% hingga 12%.

Perlu dicatat, rasio pajak pada 2025 tercatat hanya 9,31%.

“Saya mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan dari 9% sekarang menjadi mungkin 11%-12% untuk tahun ini. Tahun depan kita perbaiki lagi,” ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, perombakan 40 pejabat DJP bertujuan menempatkan orang-orang terbaik pada jabatan yang lebih strategis. Dia lantas memberikan waktu 3 bulan kepada pejabat DJP yang baru dilantik untuk memperbaiki kinerja unitnya.

Jika tidak menunjukkan perbaikan kinerja, rotasi pejabat bakal kembali dilaksanakan.

Purbaya juga menyebut Presiden Prabowo Subianto kerap menyoroti kebocoran penerimaan perpajakan setiap kali menggelar rapat dengan jajaran menteri di kabinet. Oleh karena itu, dia mendorong DJP untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan penerimaan perpajakan.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi DJP untuk tidak mencapai target tersebut mengingat kondisi ekonomi pada 2026 tergolong sudah lebih baik ketimbang 2025.

“Kalau sampai akhir tahun tax collection enggak membaik padahal ekonominya tumbuh makin baik, saya akan digebukin DPR dan saya enggak bisa bertahan lagi. Saya enggak bisa memberikan argumen yang kuat,” ujarnya.

Purbaya turut meminta dukungan wajib pajak untuk membenahi kinerja pegawai DJP.

Dia mengatakan, selama ini masih banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku karena mereka meyakini pejabat di Indonesia bisa disogok. Menurutnya, pemerintah akan menindak setiap ketidakpatuhan dan akan menjatuhkan hukuman yang berat.

“Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok,” katanya.

Sementara itu, DJP sedang menyiapkan langkah penegakan hukum terhadap 40 wajib pajak yang ditengarai melakukan penjualan baja tanpa memungut PPN.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, tindakan 40 wajib pajak ini telah menimbulkan kerugian negara setidaknya senilai Rp4 triliun per tahun sejak 2015 hingga 2019. DJP akan melakukan penyidikan terhadap 40 wajib pajak tersebut bila memang terdapat bukti yang mencukupi.

“Kita akan building case 40 perusahaan baja. Karena ada dugaan yang di luar 3 ini juga melakukan modus yang sama di periode-periode yang hampir sama juga, periode antara 2015 sampai 2019 sebelum Covid-19 ketika memang booming konstruksi,” ujar Bimo.

Di sisi lain, pemerintah akan menanggung sepenuhnya PPN atas pembelian tiket pesawat untuk periode mudik Lebaran 2026.

Dengan insentif PPN DTP sebesar 100%, masyarakat bisa membeli tiket pesawat untuk mudik dan balik Lebaran dengan harga lebih terjangkau. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan PPN DTP dapat membuat harga tiket pesawat turun setidaknya 17% dari harga tiket normal.

“Diskon tiket pesawat riilnya nanti sekitar 17%-18% dengan PPN DTP. Kalau Nataru tahun lalu kan PPN yang ditanggung 6%, tetapi kalau kali ini full,” ungkapnya.