Inflasi Tahunan Indonesia Tembus 3,55 Persen di Januari 2026

, JAKARTA – Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen secara tahunan. Angka itu melampaui target pemerintah yang berkisar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan lonjakan inflasi tahun ini terutama dipicu oleh efek basis rendah, bukan karena tekanan harga yang sesungguhnya tidak terkendali. Indeks Harga Konsumen naik dari 105,99 pada Januari 2025 menjadi 109,75 pada Januari 2026.

“Inflasi Januari 2026 secara year on year 3,55 persen. Lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan Januari 2025,” kata Ateng dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Efek basis rendah ini muncul karena pada periode yang sama tahun lalu, pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik 50 persen untuk pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA hingga 2.200 VA. Kebijakan itu menekan Indeks Harga Konsumen dan bahkan memicu deflasi di awal 2025.

Level harga pada Januari dan Februari 2025 berada di bawah pola tren normalnya. Ketika perhitungan inflasi tahun ke tahun dilakukan pada periode yang sama di 2026, basis pembanding yang rendah itu membuat angka inflasi tampak lebih tinggi.

“Pada Januari dan Februari 2025, pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik yang tentunya ini akan menekan IHK,” terang Ateng.

Meski inflasi tahunan tinggi, secara bulanan Indonesia justru mengalami deflasi 0,15 persen. Ateng menegaskan ini menunjukkan dinamika harga berjalan sejalan dengan tren fundamentalnya, bukan lonjakan struktural.

Kontribusi terbesar inflasi 3,55 persen berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi 11,93 persen. Andil inflasi dari kelompok ini mencapai 1,72 persen.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 15,22 persen dengan andil 1 persen. Adapun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat inflasi 1,54 persen dengan andil 0,46 persen.

Berdasarkan komponen, inflasi inti secara tahunan pada Januari 2026 tercatat 2,45 persen. Komoditas penyumbang antara lain emas perhiasan, biaya akademisi perguruan tinggi, sewa rumah, dan mobil.

“Komoditas lain di luar kelompok perumahan yang juga memberikan andil dominan terutama emas perhiasan,” ujar Ateng.

Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan 9,71 persen. Tarif listrik menjadi penyumbang utama, disusul tarif air minum PAM di 12 wilayah, sigaret kretek mesin, dan sigaret kretek tangan.

Komponen bergejolak mencatat inflasi tahunan 1,14 persen. Beras, daging ayam ras, dan bawang merah menjadi komoditas dominan pada komponen ini.

Secara geografis, inflasi tertinggi terjadi di Aceh dengan 6,69 persen, sementara terendah di Lampung sebesar 1,90 persen. Sebanyak 20 provinsi mengalami inflasi pada Januari 2026, sedangkan 18 provinsi sisanya mengalami deflasi.

Ateng memperkirakan inflasi tinggi akibat efek basis rendah akan berlanjut hingga Februari 2026. Pasalnya, pada Februari 2025 juga terjadi deflasi baik secara bulanan, tahunan, maupun tahun kalender.

Menariknya, tiga provinsi di Sumatera yang sempat mengalami inflasi tinggi pasca bencana pada Desember 2025 justru berbalik mengalami deflasi dalam pada Januari 2026. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencatat deflasi karena kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama penurunan harga.

Sumatera Barat bahkan mengalami deflasi terdalam se-Indonesia sebesar 1,15 persen. Padahal, pada Desember 2025 provinsi ini mencatat inflasi 1,48 persen.

Kondisi deflasi bulanan ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih terkendali dan tidak mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat secara luas. Penurunan harga terutama terjadi pada komoditas pangan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam.