Kepala BGN Tegaskan Kualitas MBG Lebih Penting dari Kejar Target 82,9 Juta Penerima

, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang menyatakan lembaganya tidak akan memaksakan pencapaian target 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis pada 2026. Pernyataan itu disampaikan langsung dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2026.

Nanik mengungkapkan bahwa dirinya bersama dua wakil kepala BGN yang baru telah dipanggil Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan satu permintaan.

“Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas,” kata Nanik.

Pergeseran prioritas ini datang di tengah pergantian pimpinan BGN yang berlangsung cepat, menyusul penetapan kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung. Nanik, yang baru menjabat, tampaknya mengambil posisi yang berbeda sejak awal, mendahulukan konsolidasi ketimbang ekspansi.

Ia menegaskan target jangkauan boleh tidak tercapai, asalkan dapur-dapur yang beroperasi benar-benar mampu memberikan makanan bergizi kepada masyarakat sasaran.

“Sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi,” ujarnya.

Salah satu yang segera dibenahi adalah komposisi penerima manfaat. BGN akan melakukan refocusing sasaran dengan mengevaluasi sekolah-sekolah dari kalangan mampu, lalu mengalihkan alokasi tersebut ke wilayah 3T. Kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, menjadi prioritas utama berdasarkan rekomendasi para ahli gizi.

“Makanya kemarin kita sampai mengeluarkan ancaman, SPPG harus ada 3B. Kalau nggak, kita suspensi. Alhamdulillah hasilnya bagus, dalam dua minggu itu ada 22 juta penerima 3B,” kata Nanik.

Di sisi pengawasan, Wakil Kepala BGN Bidang Pengawasan Agustina Arumsari, mantan Wakil Kepala BPKP, menyatakan akan memperkuat tata kelola dan pengendalian internal program. Ia menilai sejumlah sistem yang berjalan saat ini masih belum terintegrasi secara optimal.

Agustina menyebut BGN akan mengintegrasikan berbagai sumber data pemerintah, termasuk data pendidikan dan kesehatan, untuk memastikan kebijakan prioritas bagi daerah 3T dan penanganan stunting bisa lebih tepat sasaran.

Pernyataan BGN ini merupakan sinyal paling tegas sejauh ini bahwa pemerintah mengakui program sebesar MBG tidak bisa dijalankan hanya dengan logika angka. Kecepatan ekspansi selama ini meninggalkan sejumlah persoalan yang kini harus diselesaikan satu per satu.