Keberanian Dasco dan Janji 15 Desember

, Ada yang menarik dari peristiwa di DPR hari ini. Di tengah aksi demonstrasi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Salah satu tuntutan mereka adalah agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Dari pertemuan itu lahir sebuah komitmen yang cukup berani. Pimpinan DPR memastikan RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Bahkan Dasco bersama pimpinan DPR lainnya menyatakan siap mengundurkan diri jika batas waktu itu tidak terpenuhi. Saya kira tidak perlu buru-buru memuji Dasco.

Tetapi juga tidak adil kalau keberanian itu sama sekali tidak dihargai.

Sebab dalam politik kita, pejabat biasanya lebih mudah membuat target daripada menawarkan konsekuensi ketika target tersebut gagal. Kali ini Dasco justru membiarkan dirinya dan pimpinan DPR ikut dipertaruhkan. Itu menarik.

Apalagi yang dipertaruhkan bukan perkara kecil. RUU Perampasan Aset sudah menjadi pembicaraan panjang. RUU ini bahkan telah melewati beberapa pemerintahan dan bertahun-tahun tidak kunjung menjadi undang-undang. Sampai pertengahan 2026, pembahasannya masih menjadi pekerjaan rumah DPR.

Karena itu, publik sebenarnya punya alasan untuk bersikap hati-hati.

Janji soal RUU Perampasan Aset bukan sesuatu yang baru kita dengar. Komitmen untuk segera membahas dan mengesahkannya sudah beberapa kali muncul. Koalisi masyarakat sipil bahkan pernah menyebut adanya janji yang berulang terkait RUU tersebut.

Maka pernyataan Dasco hari ini justru menarik karena kali ini ada tanggal yang jelas. 15 Desember.

Tidak perlu banyak tafsir. Tidak perlu membuat perdebatan panjang. Kita tunggu saja.

Kalau selesai, tentu publik patut memberikan apresiasi. Setidaknya DPR menunjukkan bahwa tekanan masyarakat bisa dijawab dengan kerja politik dan bukan sekadar pernyataan.

Kalau tidak selesai, persoalannya juga menjadi jelas. Dasco sendiri sudah menyebut konsekuensinya. Di sinilah saya melihat sisi baik dari pernyataan tersebut.

Bukan karena Dasco tiba-tiba menjadi pejabat paling berani. Bukan pula karena setelah ini semua masalah DPR selesai. Tentu Tidak. Justru karena ia membuat dirinya lebih mudah ditagih.

Dan menurut saya, politik memang seharusnya begitu. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin mudah pula publik mengingat apa yang pernah ia katakan.

Kita juga perlu melihat persoalan ini secara lebih luas. RUU Perampasan Aset penting bukan hanya karena menjadi tuntutan demonstrasi. Ia berkaitan dengan bagaimana negara mengambil kembali aset yang berasal dari kejahatan dan memperkuat pemberantasan korupsi. Karena itu pembahasannya memang tidak boleh dilakukan secara serampangan. DPR sendiri menyebut substansinya cukup baru dan membutuhkan pembahasan serta partisipasi publik.

Tetapi jangan pula sampai alasan kehati-hatian berubah menjadi alasan untuk terus menunda.

Sudah terlalu lama RUU ini berada di meja pembahasan. Sekarang DPR sudah memberi tanggal. Dasco bahkan sudah ikut memasang taruhan.

Maka setelah ini tidak banyak yang perlu dikatakan. Kerjakan saja.

Sebab pada akhirnya, publik tidak akan mengingat seberapa meyakinkan Dasco berbicara pada 27 Agustus.

Publik akan mengingat satu hal: 15 Desember 2026, RUU Perampasan Aset jadi atau tidak.

Catatan Asip Irama, Founder Resolusi.co