Zulhas Diseret Jadi Kambing Hitam Banjir Sumatera hingga Malaysia, Tegas Bantah Izinkan Pembukaan Tesso Nilo

, Jakarta —Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali menjadi sasaran tembak opini publik. Namanya diseret sebagai biang banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan sampai Malaysia dan Thailand.

Tudingan itu muncul karena Zulhas disebut-sebut memberi izin pembukaan lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Namun Zulhas langsung menepis isu tersebut. Ia mengingatkan bahwa Tesso Nilo berada di Provinsi Riau—daerah yang justru tidak terdampak bencana.

“Yang dipermasalahkan ke saya itu Tesso Nilo. Lokasinya di Riau. Riau tidak ada bencana apa-apa. Tapi banjir di Aceh sampai Sumut yang disalahkan Zulkifli Hasan, termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya nggak apa-apa, saya maafkan,” kata Zulhas dalam agenda di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12).

Zulhas menegaskan tidak satu pun Menteri Kehutanan, baik di masa lalu maupun kini, yang berani mengeluarkan izin pembukaan lahan di kawasan taman nasional. Ia menyebut, memberi izin di Tesso Nilo sama saja menjerumuskan diri ke penjara.

“Tidak ada Menteri Kehutanan yang berani kasih izin. Nggak mungkin. Kalau ada yang berani, selesai sudah, langsung pidana,” tegas Ketua Umum PAN itu.

Soal kerusakan Tesso Nilo, Zulhas menyebut persoalannya sudah terjadi sejak awal reformasi. Kawasan taman nasional itu telah diserbu puluhan ribu masyarakat dan kini dihuni sekitar 50 ribu orang. Karenanya, ketika ia ditanya Amerika Serikat soal penindakan, Zulhas menegaskan ranah itu berada di tangan aparat hukum.

“Tesso Nilo rusak karena waktu reformasi diserbu. Sekarang di sana ada 50 ribu masyarakat. Terus salah saya di mana? Kata orang salah semua, ya saya terima saja,” ujarnya.

Zulhas juga membantah kabar bahwa dirinya mengeluarkan izin pembukaan lahan sawit baru seluas 1,6 juta hektare. Ia memastikan tidak ada izin baru, melainkan penataan tata ruang agar wilayah kabupaten hingga desa memiliki kepastian hukum.

“Tidak ada izin baru. Yang 1,6 juta hektare itu untuk kepastian ruang. Contoh Palangkaraya, itu kota tapi statusnya kawasan hutan. Jadi harus diberi kepastian. Tapi izin baru? Tidak ada,” tegasnya.