Mahfud MD: Keluhan Publik Soal Polri Nyaris Seragam, Jangan Sampai Jadi Alat Politik

, Jakarta – Komisi Percepatan Reformasi Polri menemukan kesamaan mencolok dalam berbagai keluhan masyarakat terhadap institusi kepolisian di sejumlah daerah. Pola kritik yang berulang ini menunjukkan adanya permasalahan sistemik yang perlu segera ditangani secara komprehensif.

Anggota Komisi Mahfud MD dan Ahmad Dofiri melakukan penggalian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat Sumatera Utara dalam forum dengar pendapat di Ruang Dewan Pertimbangan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jumat (12/12/2025). Kegiatan ini menghadirkan tokoh masyarakat, praktisi hukum, LSM, akademisi, dan mahasiswa untuk menyuarakan harapan mereka terhadap pembenahan Polri.

“Kami banyak mendapat hal baru dan penguatan. Semua berharap polisi menjadi lebih baik. Dari 467.000 personel, yang bermasalah hanya oknum, karena masih ada sekitar 90 persen personel yang melayani masyarakat dengan baik,” ujar Mahfud seusai acara.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 itu menegaskan bahwa aspirasi dari berbagai wilayah menunjukkan kemiripan yang mencolok. Menurutnya, hal ini mencerminkan adanya kesadaran bersama atau common sense di tengah publik tentang apa yang harus diperbaiki dari institusi kepolisian.

“Karena itu, percepatan reformasi akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang adil, transparan, inklusif, dan substantif,” tegasnya.

Salah satu aspirasi utama yang mencuat dalam forum tersebut adalah tuntutan agar Polri bersikap independen dan bebas dari intervensi kepentingan politik. Tokoh masyarakat Sumut, Soekirman, menyampaikan sejumlah usulan mendasar mulai dari penegasan netralitas Polri hingga pembaruan kurikulum pendidikan kepolisian.

“Polisi sering dijadikan alat politik. Kami ingin Polri netral dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat, terutama petani, buruh, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya,” tegas Soekirman.

Ia menilai bahwa Polri harus lebih dominan menjalankan fungsi sebagai pengayom masyarakat, bukan sekadar aparat penegak keamanan semata. Pergeseran paradigma ini dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat terkikis akibat berbagai kasus yang melibatkan oknum kepolisian.

Dekan Fakultas Hukum USU, Mahmul Siregar, menekankan pentingnya transformasi kultural dalam tubuh Polri. Menurutnya, jajaran kepolisian perlu lebih mengedepankan budaya pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Mahmul juga menyarankan perbaikan pola rekrutmen melalui kerja sama dengan universitas, penguatan etika dan moralitas dalam pendidikan kepolisian, serta pengembangan sistem karier yang lebih transparan dan akuntabel.

“Polri harus menyiapkan sistem yang bisa diakses publik, termasuk SOP atas hak-hak masyarakat dan standar pelayanan di institusi Polri,” ujarnya.

Komisi Percepatan Reformasi Polri sendiri dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada 7 November 2025 melalui Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025. Komisi yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie ini beranggotakan 10 tokoh, termasuk Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, serta sejumlah purnawirawan senior Polri.

Presiden memberikan mandat agar komisi ini mengkaji institusi Polri secara menyeluruh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Laporan hasil kajian dan rekomendasi ditargetkan dapat diserahkan kepada presiden secara berkala setiap tiga bulan.

Mahfud sebelumnya menyatakan bahwa kritik dan keluhan terhadap Polri sebenarnya sudah diketahui luas oleh publik. Yang dibutuhkan saat ini adalah solusi konkret, bukan sekadar menumpuk keluhan tanpa tawaran perbaikan.

“Masyarakat disilakan bicara dan memberi solusi, jangan hanya mengkritik. Kalau keluhan tentang pemerasan di polisi, semua orang sudah tahu. Tapi kenapa ini terjadi dan bagaimana mengatasinya?” tantangnya.

Dalam presentasi internal yang disampaikan jajaran Polri kepada komisi, berbagai kelemahan yang kerap disorot masyarakat telah diakui secara terbuka. Mahfud menyebutkan isu hedonisme, kesewenang-wenangan, dan pemerasan muncul dalam catatan yang disampaikan pihak kepolisian sendiri.

Komisi menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah kolaboratif, bukan konfrontatif. Mahfud menekankan bahwa tim tidak datang sebagai musuh atau inspektur yang akan memeriksa Polri, melainkan sebagai mitra yang ingin memperbaiki institusi bersama-sama.

Keberadaan komisi ini diharapkan menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Reformasi yang dilakukan harus menyeluruh, tidak hanya menyentuh aspek struktural dan manajerial, tetapi juga transformasi budaya dan mentalitas aparat.

Dengan target tiga bulan untuk menghasilkan rekomendasi konkret, komisi diharapkan dapat menjadi katalisator perubahan nyata bagi institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan kritis masyarakat.