Kemendagri Minta Pemda Kerahkan Dana Pajak untuk Program MBG dan Koperasi Merah Putih

, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pemerintah daerah harus ambil peran lebih besar dalam memastikan program makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi merah putih berjalan. Kedua program ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 70 persennya berasal dari penerimaan pajak.

Wiyagus menyebut MBG bukan sekadar program sektoral. Ini gerakan besar yang butuh keterlibatan semua pihak, termasuk pemda yang berada di garis depan pelaksanaan.

“Ini adalah program yang merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, apalagi sekarang kita sedang pada era bonus demografi,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Program yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan ini dianggap pemerintah pusat sebagai investasi strategis. Target jangka panjangnya: menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045 sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.

Wiyagus menilai suksesnya MBG akan berdampak luas. Selain soal gizi, program ini turut menggerakkan perekonomian lokal lewat pengadaan bahan pangan yang melibatkan petani dan pedagang kecil.

Pemda diminta memahami visi besar yang dibawa Prabowo dalam berbagai program nasional. Ini penting, kata Wiyagus, sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah lima tahun ke depan.

“Ini perlu saya sampaikan karena ini sebagai acuan kita dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah 5 tahun ke depan,” tambahnya.

Soal koperasi merah putih, Wiyagus menegaskan lembaga ini dirancang berbeda dari koperasi konvensional. Bukan cuma tempat simpan pinjam, koperasi merah putih akan jadi pusat ekonomi rakyat yang menyerap hasil produksi lokal dan memangkas rantai distribusi.

Hingga kini, tercatat lebih dari 81.000 unit koperasi sudah terbentuk secara kelembagaan di seluruh Indonesia. Kementerian Dalam Negeri turut memfasilitasi pemda dalam pembentukan koperasi dan memonitor ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur koperasi.

Yang menarik, pemerintah pusat menempatkan koperasi merah putih sebagai bagian dari strategi ketahanan ekonomi rakyat. Harapannya, lembaga ini bisa mendongkrak nilai tambah produk lokal sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tingkat bawah.

Pemerintah mengalokasikan dana Rp335 triliun untuk MBG dalam APBN 2026 melalui Badan Gizi Nasional. Sementara pembangunan koperasi merah putih mendapat jatah Rp83 triliun.

Total dana kedua program mencapai Rp418 triliun. Angka ini sebagian besar bersumber dari setoran pajak yang dipungut dari wajib pajak di seluruh Indonesia.