Dana Jamaah Haji Khusus Tertahan, PIHK Menalangi Pembayaran Armuzna

, Jakarta– Dana jamaah haji khusus hingga kini masih tertahan di BPKH, sehingga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menalangi pembayaran paket Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Penalangan dilakukan karena dana tertahan hingga tenggat pembayaran Armuzna yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi pada Minggu (4/1/2026). Hal ini mencuat setelah 13 Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PIHK/PPIU) memperingatkan risiko terganggunya keberangkatan jamaah haji khusus 2026.

Dalam pertemuan terbatas pada Jumat (2/1/2026), Kemenhaj berjanji mempercepat administrasi, sementara BPKH menyatakan dana siap. Namun hingga tenggat berakhir, dana belum tersalurkan ke PIHK.

Ketua Tim 13 Asosiasi, Muhammad Firman Taufik, menegaskan: “Kalau pembayaran paket Armuzna tidak dilakukan sampai batas waktu Saudi, proses berikutnya tidak bisa dilanjutkan, termasuk pengurusan visa.”

Firman menambahkan, PIHK sudah membayar kontrak Armuzna penuh untuk 17.680 kuota, meski dana jamaah USD 8.000 per orang belum dicairkan, untuk memastikan penyelenggaraan tidak terhenti. Tekanan keuangan makin besar karena pembayaran dilakukan sebelum jumlah final jamaah diketahui. Hingga Jumat (2/1/2026), yang lunas baru 6.101 jamaah (28,7 persen) ditambah 4.042 cadangan.

Juru Bicara Tim 13 Asosiasi, Zaky Zakaria Ashari, menjelaskan hambatan utama pencairan dana pengembalian (PK) terjadi pada verifikasi dokumen: scan paspor, bukti BPJS, dan istithaah kesehatan melalui Siskohatkes. Sistem otomatis sering menolak dokumen karena perbedaan ejaan nama atau sinkronisasi data.

Zaky menilai ketergantungan penuh pada verifikasi robotik berisiko, dan mengusulkan verifikasi manual sebagai alternatif. Jika masalah ini tidak segera ditangani, keberangkatan Haji Khusus 2026 berpotensi gagal tepat waktu.

“Kalau Saudi tetap pada timeline ketat, yang kita khawatirkan, Haji Khusus 2026 gagal berangkat,” tandasnya.