Muhammadiyah, Pemerintah, dan NU Punya Metode Berbeda Tentukan Awal Puasa Ramadan 2026

, Jakarta – Umat Islam di Indonesia kembali menghadapi kemungkinan perbedaan penetapan awal puasa Ramadan 2026. Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada 18 Februari 2026, sementara pemerintah memproyeksikan sehari setelahnya, dan Nahdlatul Ulama masih menunggu hasil pemantauan hilal.

Perbedaan ini muncul akibat metode yang digunakan masing-masing pihak dalam menentukan awal bulan Hijriah. Meskipun berpotensi menimbulkan perbedaan tanggal, ketiga pihak memiliki landasan keilmuan dan syariat yang sah dalam pengambilan keputusan.

Penetapan awal Ramadan menjadi perhatian publik setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 2 dan 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026. Dalam SKB yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB itu, libur Lebaran diproyeksikan jatuh pada 20-21 Maret 2026.

Namun, pemerintah menegaskan penetapan resmi awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang dijadwalkan berlangsung sekitar 17 Februari 2026.

Penentuan awal Ramadan di Indonesia menggunakan dua pendekatan utama: hisab atau perhitungan astronomi, dan rukyat atau pengamatan langsung hilal. Kedua metode ini menjadi landasan bagi pemerintah dan organisasi keagamaan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah global, 1 Ramadan 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada pertengahan hingga akhir Februari 2026. Kepastian awal puasa sangat bergantung pada posisi hilal saat matahari terbenam di akhir bulan Syakban.

Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang hasil hisab awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.

Organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia ini menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Kriteria yang digunakan menetapkan bahwa ijtimak telah terjadi dan posisi hilal sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam.

Dengan penetapan tersebut, ibadah puasa akan berlangsung selama 30 hari hingga 19 Maret 2026, dan Idul Fitri diproyeksikan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Sementara itu, berdasarkan sistem penanggalan Hijriah yang digunakan pemerintah, awal Ramadan 2026 diproyeksikan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Proyeksi ini mengacu pada kriteria MABIMS, kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura terkait standar visibilitas hilal.

Pemerintah menegaskan kepastian awal puasa tetap menunggu sidang isbat yang akan mengombinasikan data hisab dan hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pengamatan di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama belum mengumumkan secara resmi penetapan awal Ramadan 2026. NU masih menunggu hasil pemantauan hilal sebagai dasar penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah.

NU menerapkan metode Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama, yakni pendekatan yang mengombinasikan perhitungan astronomis dengan pengamatan langsung hilal di lapangan. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini tidak hanya mengandalkan data hisab, tetapi juga menekankan pentingnya rukyatul hilal sebagai validasi akhir.

Dengan adanya perbedaan pendekatan penetapan awal Ramadan, masyarakat diimbau menyikapinya dengan bijak dan saling menghormati. Pemerintah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama memiliki dasar keilmuan dan metodologi yang sah dalam menentukan awal bulan Hijriah.

Kepastian awal Ramadan 1447 Hijriah secara nasional tetap menunggu hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan mengikuti informasi dari sumber tepercaya serta mempersiapkan ibadah puasa dengan penuh ketenangan.