Papua Dorong Sinkronisasi Pembangunan Perbatasan untuk Jadi Beranda Depan Negara

, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua mendorong sinkronisasi pembangunan di kawasan perbatasan agar wilayah tersebut bisa menjadi beranda depan negara. Langkah ini diarahkan untuk mengubah orientasi pembangunan dari yang semula bersifat tertutup menjadi lebih terbuka ke luar.

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menegaskan pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan dari pola inward looking menjadi outward looking. Dengan begitu, wilayah perbatasan mampu tumbuh sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, pusat interaksi lintas negara, dan simbol kehadiran negara.

“Pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan dari pola inward looking menjadi outward looking, sehingga wilayah perbatasan mampu tumbuh sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, pusat interaksi lintas negara, dan simbol kehadiran negara,” tegas Gubernur.

Gubernur menjelaskan Pemprov Papua telah menjalankan sejumlah program koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan. Program tersebut mencakup pembangunan perumahan bagi masyarakat eks pelintas batas (repatrian), penyusunan RDTR Kabupaten Keerom, serta rapat koordinasi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan.

Pemerintah juga melakukan kajian pengembangan potensi wilayah perbatasan, termasuk rencana pembangunan pasar perbatasan. Langkah ini diarahkan untuk menguatkan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan.

Di bidang penegasan dan pengamanan batas wilayah, pemerintah melakukan sosialisasi aturan lintas batas darat dan laut. Papua aktif mendorong agenda rutin seperti Border Trade Fair/Festival RI-PNG, Border Liaison Meeting, dan Border Liaison Officer Meeting RI-PNG.

Kegiatan ini dilakukan sebagai ruang koordinasi dan kerja sama perbatasan secara tahunan.

Dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Gubernur Papua juga memaparkan usulan pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Distrik Waris. Selain itu, diusulkan pula pembangunan Pos Lintas Batas Laut Negara di Kota Jayapura.

Gubernur menyebut infrastruktur tersebut penting untuk memperkuat pelayanan lintas batas sekaligus pengawasan wilayah perbatasan darat dan laut. Usulan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi negara di kawasan perbatasan.

Gubernur turut memaparkan sejumlah isu strategis kawasan perbatasan Papua. Di antaranya kerawanan pertahanan dan keamanan, keterisolasian dan ketertinggalan wilayah, serta persoalan hak ulayat dan batas negara.

Mengakhiri paparannya, Gubernur Fakhiri meminta dukungan Komisi II DPR RI agar pembangunan kawasan perbatasan Papua berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah berharap manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat perbatasan.

“Kami berharap dukungan penuh Komisi II DPR RI agar pembangunan kawasan perbatasan Papua dapat berjalan lebih terpadu, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perbatasan,” tutup Gubernur.