Sistem Double Shift Diterapkan, Nindya Karya Kejar Target Sekolah Rakyat yang Mulai Mepet Waktu

, Sulawesi Selatan – PT Nindya Karya (Persero) mengerahkan sekitar 700 tenaga kerja tambahan untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Takalar dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain penambahan tenaga, perusahaan konstruksi pelat merah itu juga memberlakukan sistem kerja dua giliran agar target penyelesaian tidak meleset.

Komisaris Utama Nindya Karya, Michael Umbas, turun langsung meninjau dua lokasi proyek pada Sabtu, 2 Mei lalu. Kunjungan itu bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya memastikan ritme pengerjaan tidak kendur di tengah waktu yang tersisa.

“Setiap kendala harus direspons terbuka, dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder, dan diselesaikan dengan solusi yang tepat. Target penyelesaian harus tetap dijaga,” kata Michael dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Proyek di Takalar dibangun di atas lahan sekitar 58.910 meter persegi. Progresnya disebut masih dalam tahap penyelesaian dengan sisa waktu yang kian sempit, sehingga penambahan tenaga dan pengaturan shift menjadi langkah yang dianggap tidak bisa ditunda lagi.

Di Makassar, kondisinya sedikit berbeda. Lahan yang digunakan lebih luas, sekitar 71.239 meter persegi, dan perkembangan fisik bangunan tercatat lebih jauh dibanding Takalar. Meski begitu, Michael tetap mendorong tim untuk tidak melonggar.

“Kami melihat komitmen tim di lapangan cukup baik. Ini harus terus dijaga dan diperkuat agar target penyelesaian tercapai sesuai rencana,” ujar Umbas.

Ruang lingkup pengerjaan di kedua lokasi mencakup persiapan lahan, pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal elektrikal dan plumbing, hingga pemasangan furnitur. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi juga menjadi bagian dari kontrak yang wajib dipenuhi.

Proyek Sekolah Rakyat masuk dalam daftar program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan perluasan akses pendidikan gratis bagi kelompok masyarakat rentan. Tekanan untuk selesai tepat waktu, tanpa pengajuan perpanjangan kontrak, datang langsung dari level komisaris.

Yang menarik, percepatan ini terjadi bukan karena ada kegagalan perencanaan yang mencolok, melainkan karena skala proyek yang besar menuntut respons adaptif di lapangan. Bagi kontraktor BUMN seperti Nindya Karya, proyek seperti ini kerap menjadi ukuran kapasitas teknis sekaligus reputasi institusi.