Tiga Kabupaten di Madura Raih Penghargaan UHC Awards 2026

, JAKARTA – BPJS Kesehatan kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil memperluas cakupan jaminan kesehatan nasional. Tiga kabupaten di Madura masuk dalam daftar penerima Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 yang diumumkan Selasa (27/1/2026) di Jakarta.

Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah yang menunjukkan komitmen dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi warganya melalui Program JKN. Secara nasional, sebanyak 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota menerima penghargaan serupa.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut capaian ini bukan sekadar angka kepesertaan semata.

“Universal Health Coverage adalah wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya agar tetap sehat dan sejahtera,” ujarnya dalam acara penganugerahan.

Penilaian UHC Awards dilakukan berdasarkan sejumlah indikator terukur. Di antaranya cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran penduduk pada segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025.

Penghargaan dibagi dalam tiga kategori: Utama, Madya, dan Pratama. Masing-masing kategori mencerminkan tingkat pencapaian daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan.

Data kepesertaan Program JKN hingga 31 Desember 2025 mencapai 282,7 juta jiwa. Angka ini setara dengan lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 81,45 persen.

Capaian UHC di sejumlah daerah terbukti membawa dampak positif. Penelitian LPEM FEB UI tahun 2025 menunjukkan daerah yang mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan lebih rendah dan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Beban pengeluaran kesehatan rumah tangga di daerah-daerah tersebut juga mengalami penurunan signifikan.

Dalam konteks wilayah Madura, pencapaian ini mencerminkan keseriusan pemerintah kabupaten dalam menjalankan program jaminan kesehatan. Masing-masing daerah telah mengalokasikan anggaran besar untuk memastikan warganya terlindungi dari risiko finansial akibat penyakit.

Menko PMK Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan Program JKN merupakan wujud kehadiran negara dalam menjalankan amanat UUD 1945.

“Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa,” kata Cak Imin.

Pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99 persen penduduk pada tahun 2029. Target ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals 2030, di mana Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai salah satu indikator utama.

Rata-rata pemanfaatan layanan JKN saat ini mencapai dua juta kunjungan per hari di fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Aplikasi Mobile JKN dan fitur i-Care menjadi bagian dari upaya transformasi digital. Melalui aplikasi tersebut, peserta dapat melihat riwayat pelayanan di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu satu tahun.

Ghufron menekankan capaian ini bukanlah akhir.

“Ini fondasi awal dalam menjaga keberlanjutan Program JKN sebagai gotong royong bersama seluruh anak bangsa,” tambahnya.