GMPK DKI Dorong Penguatan Keamanan Pangan MBG dari Hulu

, Kasus keracunan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh selalu berhenti pada pertanyaan siapa yang salah setelah kejadian. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana membangun sistem yang mampu menemukan potensi bahaya sebelum makanan sampai kepada penerima manfaat.

Ketua DPD GMPK DKI Jakarta menilai, penguatan sistem keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola MBG. Salah satu langkah yang layak dipertimbangkan adalah penerapan food safety test kit sebagai alat pemeriksaan awal terhadap bahan pangan dan makanan yang diproduksi dapur MBG.

“Kalau kita serius mencegah keracunan, jangan hanya bergerak setelah ada korban. Kita harus memiliki mekanisme deteksi dini. Bahan pangan yang berisiko harus bisa disaring sejak awal sebelum masuk ke proses produksi,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan alat uji cepat tidak dimaksudkan untuk menggantikan laboratorium. Alat tersebut justru dapat berfungsi sebagai lapisan pertama pengawasan, terutama untuk melakukan penyaringan awal terhadap parameter keamanan pangan yang memang dapat diperiksa menggunakan perangkat tersebut.

Apabila ditemukan indikasi mencurigakan, bahan atau makanan dapat ditahan dan kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui laboratorium yang memiliki kompetensi.

“Ini bukan soal percaya atau tidak percaya kepada pengelola dapur. Ini soal membangun sistem. Dalam program sebesar MBG, keselamatan penerima manfaat tidak boleh hanya bergantung pada kehati-hatian manusia. Harus ada instrumen pengawasan yang terukur,” katanya.

GMPK DKI juga memandang penerapan alat uji harus ditempatkan dalam kerangka Good Manufacturing Practices (GMP). Artinya, pengadaan alat saja tidak cukup. Dapur MBG harus memiliki standar penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengendalian suhu, kebersihan pekerja dan peralatan, pencegahan kontaminasi silang, hingga mekanisme pengambilan dan penyimpanan sampel makanan.

“Jangan sampai kita memiliki alat tetapi tidak memiliki prosedur. Sebaliknya, jangan pula memiliki prosedur panjang tetapi tidak memiliki instrumen untuk melakukan pemeriksaan awal. Keduanya harus berjalan bersama. Jadi setiap tahapan memiliki titik kendali yang jelas,” tegasnya.

Menurutnya, kepatuhan terhadap SOP harus menjadi kewajiban setiap SPPG. SOP tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan harus benar-benar diterapkan dalam setiap proses produksi makanan.

“Kami tidak ingin MBG dihentikan. Kami ingin MBG diperbaiki. Karena itu, setiap SPPG harus taat SOP, memiliki instrumen deteksi dini, menyimpan sampel, memiliki pencatatan yang dapat ditelusuri,” ujarnya.

Menurut GMPK DKI, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu melihat persoalan ini sebagai momentum untuk memperkuat standar keamanan pangan MBG secara nasional. Dapur yang melayani ribuan penerima manfaat dalam satu waktu memiliki konsekuensi risiko yang jauh lebih besar dibandingkan rumah tangga biasa. Karena itu, standar pengawasannya juga harus lebih tinggi.

GMPK DKI mendorong agar BGN menyusun mekanisme pengujian yang seragam, menentukan parameter apa saja yang wajib diperiksa menggunakan alat uji cepat, memastikan petugas mendapatkan pelatihan, serta menetapkan prosedur yang jelas ketika ditemukan hasil yang menyimpang.

Pada saat yang sama, pemeriksaan laboratorium tetap diperlukan untuk konfirmasi terhadap dugaan kontaminasi dan untuk investigasi apabila terjadi kejadian luar biasa keracunan pangan.

Menurutnya, pencatatan dan penyimpanan sampel juga tidak boleh dianggap sebagai pekerjaan administratif semata. Keduanya merupakan bagian penting dari ketertelusuran apabila suatu saat ditemukan persoalan keamanan pangan.

Dengan adanya catatan yang lengkap, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hasil pemeriksaan hingga distribusi, setiap persoalan dapat ditelusuri secara lebih cepat dan akurat.

“Prinsipnya sederhana. Jangan menunggu anak-anak sakit baru kita mencari tahu makanan itu bermasalah atau tidak. Sistem yang baik adalah sistem yang bekerja sebelum masalah terjadi,” ujarnya.

Ia menegaskan, evaluasi terhadap keamanan pangan harus dilakukan secara berkala dan tidak menunggu munculnya korban.

“Keracunan jangan dijadikan mekanisme evaluasi. Evaluasi harus dilakukan sebelum keracunan terjadi,” tegasnya.

GMPK DKI menilai pembenahan tersebut sejalan dengan semangat pembaruan tata kelola BGN. MBG merupakan program strategis yang menyangkut kesehatan dan masa depan jutaan penerima manfaat. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari seberapa kuat negara menjamin bahwa makanan tersebut aman dikonsumsi.

“Gizi itu bukan hanya soal kandungan protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Makanan bergizi yang tidak aman tetap menjadi persoalan. Karena itu, standar MBG harus memiliki dua kata kunci: bergizi dan aman,” pungkasnya.