Pengamat: Konflik PBNU Sesungguhnya Perebutan Moral vs Kekuasaan, Bukan Soal Jabatan
- Ketegangan PBNU bukan kompetisi jabatan struktural, tapi pertarungan mendasar antara fungsi otoritas spiritual organisasi dengan tarikan pragmatisme kekuasaan, kedekatan dengan penguasa kikis kemampuan kritik independen.
- Dampak: kohesi internal retak dan diskursus publik terpolarisasi, NU yang seharusnya penjaga nilai moral terseret ke lingkaran pertarungan politik pragmatis.
- Solusi bukan negosiasi pembagian kekuasaan, butuh pembaruan fundamental etika organisasi yang pertegas posisi NU sebagai institusi moral independen dari kepentingan politik temporal.
, JAKARTA – Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menganalisis bahwa ketegangan di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memiliki akar persoalan yang lebih kompleks dari sekadar kompetisi memperebutkan kursi kepemimpinan.
Herry berpandangan bahwa situasi ini menggambarkan pertarungan mendasar antara fungsi organisasi sebagai otoritas spiritual dengan tarikan pragmatisme kekuasaan praktis.
Pernyataan tersebut disampaikan Herry dalam wawancara dengan inilah.com yang dipublikasikan Minggu, 21 Desember 2025.
Menurutnya, bahaya utama muncul ketika jarak antara lembaga keagamaan dengan lingkaran kekuasaan menjadi terlalu rapat. Kedekatan semacam ini berpotensi mengikis kemampuan organisasi untuk memberikan kritik independen, padahal fungsi inilah yang selama ini membuat publik menghormati legitimasi moralnya.
Kondisi ini, sambung Herry, dapat memicu serangkaian konsekuensi merugikan. Kohesi internal organisasi bisa retak, dan diskursus di ruang publik akan terpolarisasi.
Herry menggambarkan, dari situasi tersebut lahirlah berbagai keburukan: perpecahan solidaritas, terbaginya opini masyarakat, dan terseretnya Nahdlatul Ulama yang seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai moral justru masuk ke dalam lingkaran pertarungan politik pragmatis.
Analis politik ini menilai bahwa penyelesaian konflik di tubuh PBNU tidak akan efektif jika hanya mengandalkan negosiasi pembagian kekuasaan atau alokasi jabatan struktural.
Yang dibutuhkan adalah pembaruan fundamental dalam etika berorganisasi yang mempertegas ulang posisi NU sebagai institusi moral yang berdiri independen dari kepentingan politik temporal.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
