Prabowo Bongkar Modus Korporasi Nakal: Rakyat Dihasut, Preman Dibayar Lawan Satgas Hutan!

, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya berbagai pihak yang berupaya menghambat proses verifikasi dan penyelidikan penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

“Tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat menyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan, yang kita mengerti dan kita paham,” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa berbagai upaya perlawanan tersebut dilakukan dengan beragam cara yang sistematis dan terorganisir oleh perusahaan-perusahaan nakal.

Mulai dari menghasut masyarakat hingga membayar preman untuk melawan petugas di lapangan yang berada jauh dari sorotan publik dan media massa.

“Rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas ini, di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer-influencer, vlogger-vlogger dan sebagainya,” ucap Prabowo.

Meski menghadapi berbagai tantangan dan intimidasi, Prabowo menilai para penegak hukum tetap bekerja dengan penuh dedikasi dan tidak gentar menghadapi tekanan dari berbagai pihak.

Presiden mengapresiasi kinerja Satgas PKH dan aparat penegak hukum yang berhasil mengambil alih kembali kawasan hutan dari perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum.

“Saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu. Karena kesetiaan saudara-saudara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan rakyat Indonesia,” tutur Prabowo kepada anggota Satgas PKH.

Prabowo memerintahkan jajarannya untuk menertibkan kawasan hutan tanpa pandang bulu demi kepentingan rakyat Indonesia, siapa pun yang melanggar harus ditindak tegas.

“Saya perintahkan dengan tegas. Jangan ragu, jangan pandang bulu, jangan mau dilobi. Mari kita teruskan perjuangan ini. Jangan gentar, jangan surut semangat. Kita berada di jalan yang benar dan jalan yang mulia, membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Langkah serius penertiban kawasan hutan ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 pada 21 Januari 2025.

Satgas PKH terdiri dari unsur lintas kementerian dan lembaga, yakni Kejaksaan, TNI, Polri, BPKP, BPN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, BIG, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan.

Berkat tindakan tegas tanpa pandang bulu dari Satgas PKH, lahan seluas 4,08 juta hektare berhasil dikuasai kembali oleh negara.
Selain itu, uang negara senilai Rp6,6 triliun diselamatkan dari tangan korporasi-korporasi yang selama ini melakukan pelanggaran administratif kawasan hutan.

“Triliunan rupiah berhasil diselamatkan. Namun saya tegaskan, ini baru permulaan. Jika diteliti dengan sungguh-sungguh, potensi kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” kata Prabowo.

Presiden menyebut uang Rp6,6 triliun yang dihasilkan oleh Satgas PKH baru sedikit dari nilai kerugian sesungguhnya yang dialami negara selama ini.

“Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun bahkan puluhan tahun,” tegas Prabowo.

Uang negara yang berhasil diselamatkan bisa dimanfaatkan untuk berbagai program yang bermanfaat bagi rakyat, termasuk untuk membangun rumah bagi korban bencana di Sumatra.

Prabowo menyebut dana Rp6,62 triliun hasil penertiban hutan bisa digunakan untuk membangun 100.000 rumah bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatra.

“Atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih. Saudara-saudara telah bekerja keras dalam kondisi yang sangat sulit, di medan yang tidak mudah,” pungkas Prabowo.

Pernyataan Prabowo ini mendapat respons dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mendesak Presiden untuk mengungkap dan menindak tegas para penghambat penyelidikan hutan.

Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Susi menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo berani bergerak dan tidak mau kalah dengan oknum penghambat tersebut.

“Bapak Presiden @prabowo tidak boleh kalah, harus tangkap, dan tenggelamkan mereka yang telah menghancurkan dan menenggelamkan desa, kota, rakyat Bapak,” tulis Susi dikutip Kamis (25/12/2025).

Susi berharap Prabowo bisa memberitahu rakyat siapa saja oknum yang menghalangi penertiban kawasan hutan agar mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

“Beritahu semua rakyat Bapak siapa mereka. Pasti rakyat semua di belakang Bapak,” terang Susi Pudjiastuti dalam cuitannya.