Ibas Tegaskan Pemenuhan Gizi Adalah Amanat Konstitusi di Hari Gizi Nasional
- Ibas menegaskan pemenuhan gizi adalah amanat konstitusi berdasarkan Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945 saat peringatan Hari Gizi Nasional 2026 bertema Gizi, Konstitusi, dan Keadilan Sosial
- Program Makan Bergizi Gratis di era Prabowo disebut sebagai investasi SDM dan strategi ketahanan nasional, namun harus terus dievaluasi agar tepat sasaran
- MPR berperan strategis memastikan kebijakan gizi berlandaskan keadilan sosial, termasuk mengatasi stunting, obesitas, dan ketimpangan akses di daerah 3T
, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi negara. Pernyataan itu disampaikan dalam peringatan Hari Gizi Nasional 2026 yang mengusung tema Gizi, Konstitusi, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Jumat (23/1/2026).
Ibas mengutip pandangan Nelson Mandela yang menyebut kualitas sebuah bangsa dapat dilihat dari cara negara memperlakukan anak-anaknya, termasuk dalam menjamin kecukupan gizi.
“Nelson Mandela menegaskan bahwa kualitas sebuah bangsa dapat dilihat dari cara negara memperlakukan anak-anaknya, termasuk dalam menjamin kecukupan gizi,” ujar Ibas.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini menekankan bahwa pemenuhan gizi adalah hak konstitusional warga negara dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045. Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara menjamin kesejahteraan dan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat.
Ibas menilai, era Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang lebih progresif dalam menangani masalah gizi. Program Makan Bergizi Gratis disebut sebagai investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan gizi sebagai strategi ketahanan nasional serta mengintegrasikan kebijakan gizi dengan agenda pembangunan manusia unggul dan pengentasan kemiskinan struktural.
Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar tepat sasaran. Ia mengutip pemikiran peraih Nobel Ekonomi Amartya Sen yang menyatakan kelaparan bukan disebabkan oleh kekurangan pangan, melainkan oleh ketimpangan akses, keadilan, dan hak.
“Kita tidak boleh menghalangi negara membantu rakyatnya, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata jika ada kebijakan dan program yang perlu diperbaiki,” ujar Ibas.
Ia menegaskan tugas MPR tidak hanya menjaga teks konstitusi, tetapi juga menghidupkan nilai-nilainya melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan penguatan nilai keadilan sosial dalam kebijakan publik.
MPR disebut memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan gizi nasional berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Ibas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen menghadapi tantangan gizi.
Tantangan itu meliputi pemenuhan gizi sebagai hak konstitusional, pengurangan ketimpangan akses antarwilayah khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, hingga penanganan beban gizi ganda seperti stunting, obesitas, dan penyakit tidak menular.
“Pembangunan gizi adalah pembangunan manusia, bukan sekadar statistik. Gizi adalah titik temu antara ilmu pengetahuan, kebijakan negara, dan nilai konstitusi. Tanpa gizi yang adil, keadilan sosial hanya menjadi slogan,” jelasnya.
Ibas menegaskan MPR RI akan terus mengawal nilai keadilan sosial Pancasila, memastikan arah pembangunan nasional berpihak pada manusia, serta menjadikan gizi sebagai bagian dari narasi besar kebangsaan demi masa depan Indonesia yang sehat, cerdas, dan bermartabat.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
