Dakwaan Jaksa: Nadiem Makarim Diduga Terlibat Konflik Kepentingan Pengadaan Chromebook

, Jakarta — Jaksa penuntut umum mengungkap dugaan adanya upaya penyamaran konflik kepentingan yang dilakukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

Dugaan tersebut disampaikan jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Jaksa menilai Nadiem memiliki keterkaitan kepentingan dengan perusahaan teknologi global Google, yang produknya digunakan dalam proyek pengadaan tersebut.

Dalam dakwaan dijelaskan, sebelum menjabat sebagai menteri, Nadiem merupakan pendiri Gojek dan memiliki keterlibatan bisnis melalui perusahaan pendukung yang menjalin kerja sama strategis dengan Google. Kerja sama itu mencakup penggunaan berbagai layanan digital Google, termasuk platform pendidikan.

Jaksa menyebut Google telah menanamkan investasi dalam jumlah besar ke perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Nadiem jauh sebelum proyek pengadaan Chromebook dilaksanakan. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan saat Kemendikbudristek memutuskan untuk mengadopsi ekosistem Google for Education secara nasional.

Awalnya, uji coba penggunaan Chromebook disebut menunjukkan hasil kurang optimal, khususnya untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) karena keterbatasan akses internet. Namun, setelah Nadiem resmi menjabat sebagai menteri, arah kebijakan pengadaan berubah dan spesifikasi teknis disesuaikan agar mendukung penggunaan Chromebook.

Jaksa juga mengungkap bahwa Nadiem disebut telah mengundurkan diri dari sejumlah jabatan struktural di perusahaan terkait dan mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain. Meski demikian, langkah tersebut dinilai tidak menghilangkan manfaat ekonomi yang diduga masih diterimanya, sehingga dianggap sebagai upaya menyamarkan konflik kepentingan.

Dalam perkara ini, jaksa menyebut pengadaan Chromebook mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Kerugian tersebut antara lain disebabkan oleh harga perangkat yang dinilai tidak wajar serta pengadaan sistem manajemen perangkat yang dianggap tidak mendesak.

Atas dakwaan tersebut, tim kuasa hukum Nadiem membantah seluruh tuduhan dan menyatakan kliennya tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari proyek pengadaan tersebut. Proses persidangan pun masih akan berlanjut untuk menguji seluruh dalil yang disampaikan jaksa.