Putri Gus Dur Setuju Pelatihan Ala Militer untuk Petugas Haji, Asal Jangan Kaku: Yang Penting Improvisasi!

, Jakarta – Tokoh nasional Alissa Qotrunnada Munawarrah, yang akrab disapa Alissa Wahid, menyatakan dukungannya terhadap penerapan sistem pendidikan dan pelatihan (Diklat) berpola semi-militer bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026. Menurutnya, pendekatan ini penting untuk memperkuat kedisiplinan dan ketahanan fisik para petugas.

Meski demikian, putri almarhum Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini mengingatkan agar pendekatan tersebut tidak membuat petugas kehilangan kemampuan berimprovisasi saat melayani ribuan jemaah haji di lapangan yang memiliki dinamika tinggi.

Dukungan tersebut disampaikan Alissa usai memberikan materi tentang Haji Ramah Perempuan dan Lansia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Menurut informasi, pola pelatihan yang baru ini merupakan kali pertama diterapkan oleh Kementerian Agama dan menjadi cara efektif untuk membangun kepemimpinan serta kesiapan mental para petugas saat menghadapi tekanan tinggi di tanah suci.

Alissa menegaskan bahwa operasional haji bukan sekadar pekerjaan kantoran biasa, melainkan tugas lapangan yang sangat berat dengan keterbatasan waktu dan ruang. Oleh sebab itu, standar kedisiplinan dan jiwa korsa atau soliditas tim yang biasa diterapkan dalam lingkungan militer dinilai sangat relevan untuk diadopsi oleh para petugas pelayan tamu Allah.

“Kalau yang dipakai itu adalah kedisiplinannya, lalu kemudian jiwa korsanya, soliditas, terus kemudian ketahanan fisiknya, saya sangat mendukung. Tetapi kalau pendekatan militeristik yang dilakukan itu artinya satu garis komando tidak bisa bergerak sama sekali, ya itu janganlah,” ujar Alissa Wahid saat menjelaskan batasan dukungannya.

Kekhawatiran Alissa tertuju pada potensi kekakuan dalam pengambilan keputusan jika sistem komando diterapkan secara absolut tanpa ruang inovasi. Dia berpendapat bahwa dalam melayani jemaah, khususnya lansia dan perempuan dari berbagai daerah termasuk wilayah Jawa Timur, petugas dituntut memiliki kemampuan adaptasi yang cepat untuk menyelesaikan persoalan spesifik di tempat kejadian.

“Melayani para jemaah haji itu butuh improvisasi di lapangan. Yang harus disiapkan justru adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Itu yang lebih penting. Jadi, dari sisi disiplin dan taat tugas kita perlu belajar dari teman-teman militer, tapi jangan sampai mematikan improvisasi,” tambahnya.

Penerapan pola semi-militer ini dipandang sebagai respons atas kebutuhan penguatan karakter petugas yang selama ini dinilai masih perlu ditingkatkan. Dengan jumlah jemaah Indonesia yang mencapai ratusan ribu, setiap personel PPIH wajib memiliki ketanggasan fisik dan kestabilan mental agar tidak tumbang di tengah beban kerja yang masif selama fase puncak haji.

Alissa mengklarifikasi bahwa publik tidak perlu salah paham dengan istilah “semi-militer” yang digunakan. Fokus utama dari kebijakan Kementerian Agama ini adalah pembentukan etos kerja yang tangguh, bukan untuk menciptakan suasana militerisme dalam pelayanan ibadah.

“Perlu digarisbawahi bahwa ini bukan militerisme ya, tetapi lebih kepada pelatihan kedisiplinan, ketangkasan, kekuatan fisik, dan mental. Tujuannya memang untuk memastikan para petugas haji kita punya kesiapan mental dan fisik untuk melayani jemaah haji kita,” pungkasnya.