Program Gentengisasi, Langkah Visioner Prabowo Membangun Indonesia dari Desa

, Surabaya – Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Chusni Mubarok, menilai program gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto mencerminkan upaya pemerintah menggeser pusat pertumbuhan ekonomi dari kota besar ke desa. Program tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan penataan lingkungan, tetapi juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal.

“Kalau selama ini kita merasakan perputaran uang lebih banyak terjadi di Jakarta, di era Presiden Prabowo perekonomian dibangun dari bawah. Dana dialirkan ke desa-desa melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih,” kata Chusni, Selasa (3/2).

Menurut Chusni, gentengisasi merupakan bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi berbasis desa. Program ini, kata dia, dirancang untuk melibatkan masyarakat desa secara langsung melalui kegiatan produksi dan distribusi genteng.

“Pembangunan ekonomi dimulai dari bawah, dari desa. Gentengisasi menjadi salah satu upaya untuk mengangkat potensi ekonomi masyarakat, terutama pengrajin genteng yang akan masuk ke dalam ekosistem perekonomian desa melalui KDMP,” ujarnya.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan program pemerintah yang menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Dalam skema gentengisasi, koperasi tersebut direncanakan menjadi basis produksi genteng skala lokal dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di wilayah masing-masing.

Chusni menjelaskan bahwa bahan baku genteng relatif mudah diperoleh dan biaya produksinya terjangkau. Selain tanah liat, bahan genteng juga dapat dicampur dengan limbah abu batu bara atau fly ash. Menurut dia, skema ini memungkinkan terciptanya perputaran ekonomi di tingkat desa.

“Gagasan ini bukan kebijakan yang dibuat tanpa dasar. Sudah melalui kajian yang komprehensif. Presiden ingin perekonomian dibangun dari bawah,” kata Chusni.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, awal Februari 2026, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penggunaan atap seng masih mendominasi rumah-rumah di berbagai daerah. Menurut dia, seng memiliki keterbatasan dari sisi kenyamanan dan daya tahan.

Chusni mengatakan Komisi B DPRD Jawa Timur siap mendukung kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberikan dampak langsung terhadap perekonomian desa. Dukungan tersebut, menurut dia, mencakup pengawasan dan penguatan sektor-sektor produktif yang terlibat dalam program gentengisasi.

“Kami di Komisi B akan mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat yang berpihak dan berdampak nyata bagi masyarakat desa,” ujarnya.

Menurut Chusni, gentengisasi tidak hanya berkaitan dengan penataan fisik permukiman, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha lokal.

“Pemerintah ingin perekonomian tidak hanya bertumpu di kota besar, tetapi juga tumbuh di desa-desa,” jelasnya.