Bupati Sumenep Teken MoU dengan PLN untuk Elektrifikasi Dua Pulau, Tingkat Elektrifikasi Kabupaten Baru 72,12 Persen

, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Sumenep menandatangani nota kesepahaman dengan PT PLN (Persero) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di dua pulau dalam wilayah Kabupaten Sumenep. Penandatanganan dilakukan di kantor PLN Indonesia pada Jumat (13/3/2026) dan melibatkan kolaborasi tiga pihak. Pemerintah daerah, PLN, serta sejumlah perusahaan yang berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.

Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo hadir langsung didampingi Plt. Kepala Dinas Perkimhub Achmad Dzulkarnain dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Anwar Yusuf Syahroni.

“Hari ini kami berada di kantor Danantara Indonesia bersama PT PLN untuk melaksanakan MoU berkaitan dengan kelistrikan yang insya Allah akan dilaksanakan di dua pulau di Kabupaten Sumenep. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan yang berinvestasi di daerah,” ujar Bupati Fauzi.

Menurut Fauzi, keterlibatan sektor swasta melalui CSR menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan listrik di wilayah yang secara geografis terdiri dari banyak pulau berpencar. Tingkat elektrifikasi Kabupaten Sumenep saat ini tercatat 72,12 persen, artinya lebih dari seperempat penduduk kabupaten ini, yang sebagian besar bermukim di kepulauan, belum menikmati aliran listrik.

Fauzi menyebut angka tersebut sebenarnya merupakan hasil pertumbuhan yang cukup signifikan dalam enam tahun terakhir, dari sekitar 71,7 persen pada 2021. Namun ia mengakui laju kenaikan itu masih belum cukup cepat mengingat banyaknya pulau berpenghuni yang belum terjangkau jaringan PLN.

“Ini merupakan bagian dari upaya percepatan elektrifikasi di Kabupaten Sumenep agar masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan, dapat segera menikmati layanan kelistrikan secara merata,” pungkas Fauzi.

Sumenep adalah kabupaten dengan wilayah kepulauan terluas di Jawa Timur, mencakup 126 pulau dengan 48 di antaranya berpenghuni. Ketimpangan elektrifikasi antara daratan dan kepulauan di kabupaten ini menjadi persoalan menahun yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pulau. MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang hanya dua hari sebelumnya mengumumkan target pembangunan PLTS 100 gigawatt secara nasional, termasuk percepatan dedieselisasi dan elektrifikasi wilayah terpencil.