Indonesia Tegaskan Prinsip Dukung Palestina Meski Satu Dewan dengan Israel

, Jakarta – Israel resmi bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia yang juga menjadi anggota dewan itu menegaskan prinsipnya tetap mendukung kemerdekaan Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan keikutsertaan negaranya pada Rabu (11/2/2026) waktu setempat. Pengumuman dilakukan saat kunjungannya ke Washington dan bertemu Trump bersama Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Dalam foto yang dirilis setelah pertemuan, Netanyahu dan Rubio terlihat memegang dokumen bertanda tangan PM Israel tentang keanggotaan negaranya di dewan tersebut.

Dewan Perdamaian dibentuk untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi November lalu. Dewan ini juga diberi mandat membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza setelah gencatan senjata dimulai Oktober tahun lalu.

Trump menyebut dewan yang dipimpinnya itu akan diperluas untuk menangani konflik global.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menanggapi dengan tegas keikutsertaan Israel dalam Board of Peace. Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menegaskan kehadiran Indonesia di dewan tersebut bukan bentuk normalisasi hubungan dengan pihak manapun.

“Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun,” ujar Yvonne kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan keikutsertaan Indonesia didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 tahun 2025.

Kemlu menegaskan keanggotaan negara manapun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip Indonesia. Sejak awal, Indonesia menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil dan mengecam pelanggaran hukum internasional di Gaza.

“Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara,” tegas Yvonne.

Indonesia memandang keterlibatan para pihak yang berkonflik juga bagian dari proses menuju perdamaian. Pemerintah akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk mendorong keterlibatan Otoritas Palestina.

“Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara,” sambung Yvonne.

Indonesia bersama tujuh negara muslim lain telah lebih dulu menyatakan bergabung ke dalam Board of Peace pada Kamis (22/1/2026).

Negara-negara tersebut adalah Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Mereka menyambut baik undangan yang disampaikan Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian.

Bergabungnya Indonesia dimaksudkan untuk menegaskan komitmen mendukung pemerintahan transisi dalam rencana komprehensif mengakhiri konflik Gaza.