Jatim Juara Nasional Sekolah Rakyat: Gubernur Khofifah Ungkap Potensi “Brilian dan Berlian” Siswa dari Keluarga Miskin

, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat se-Jawa Timur di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/1/2026). Kegiatan ini dihadiri 26 Kepala Sekolah Rakyat, 91 Wali Asrama, dan 86 Wali Asuh dari seluruh Sekolah Rakyat di Jawa Timur.

Acara tersebut juga menghadirkan dua menteri sekaligus, yakni Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang menjadi pemangku program Sekolah Rakyat secara nasional, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifah Choiri Fauzi sebagai sektor utama pengasuhan anak. Kehadiran kedua menteri ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Khofifah menegaskan penyelenggaraan Bimtek merupakan bentuk sikap proaktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah, wali asuh, dan wali asrama Sekolah Rakyat. Menurutnya, momentum ini penting untuk memastikan kualitas pengelolaan institusi pendidikan berbasis asrama sejalan dengan dinamika sosial yang beragam.

“Kita ingin menyapa dan mengupdate lebih banyak lagi tentang pengelolaan Sekolah Rakyat yang berbasis asrama agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik,” terang Gubernur Khofifah.

Jawa Timur saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, yakni 26 titik yang seluruhnya sudah beroperasi. Jumlah siswa Sekolah Rakyat di Jatim mencapai 2.249 siswa yang terbagi dalam 98 Rombongan Belajar, dengan rincian 15 Rombel jenjang SD, 35 Rombel jenjang SMP, dan 48 Rombel jenjang SMA.

Gubernur Khofifah mencontohkan prestasi siswa Sekolah Rakyat Jawa Timur yang mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat peresmian 166 Sekolah Rakyat se-Indonesia. Para siswa menampilkan formasi baris-berbaris yang memukau serta pidato dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab dan Jepang.

“Sesungguhnya ini di atas ekspektasi. Di dalam SR ini ternyata banyak anak yang brilian dan berlian. Kadang tidak tampak, namun setelah diberi ruang mereka ternyata adalah Brilian dan Berlian,” ujar Khofifah.

Khofifah juga mengingatkan para kepala sekolah dan tenaga kependidikan untuk peka terhadap proses adaptasi siswa yang memiliki latar belakang keluarga dan pendidikan sangat beragam. Ia meminta setiap persoalan sosial yang muncul di lingkungan sekolah harus segera diidentifikasi, diantisipasi, dan dicarikan solusinya secara cepat.

Gubernur menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas instansi dalam tata kelola Sekolah Rakyat. Meskipun secara administratif berada di bawah wewenang Kementerian Sosial, sinergi dengan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota tetap menjadi keharusan.

“Kalau nanti ada masalah, tidak boleh dibiarkan. Dan akan terlampau jauh kalau melapornya hingga ke Kemensos. Maka pesan saya dicari solusinya dengan Dindik dan Dinsos hingga Walikota/Bupati di daerah masing-masing,” pungkasnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifah Choiri Fauzi mengapresiasi langkah cepat Gubernur Khofifah dalam memperkuat kesiapan pola asuh di Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa hak asuh orang tua tetap tidak hilang meski anak mengikuti program berasrama.

“Bahkan ketika anak mengikuti program berasrama di Sekolah Rakyat, hak asuh tidak pernah hilang, dan kewajiban orang tua untuk mengasuh, melindungi, menumbuhkembangkan secara optimal guna modal di masa depan. Terima kasih Ibu Gubernur akan respon cepatnya,” terangnya.

Kementerian PPPA menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo ini. Menteri Arifah meyakini Sekolah Rakyat akan menjadi modal bagi anak-anak yang merupakan calon pemimpin di masa depan.

“Presiden Prabowo tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan, Presiden tidak mau ada anak yang sakit atau tidak bisa makan. Ini wujud kepedulian pemerintah untuk menyiapkan generasi unggul dan berkualitas di masa depan,” pungkasnya.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi Gubernur Khofifah yang mengawal langsung program Sekolah Rakyat hingga menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan titik penyelenggaraan tertinggi. Ia optimis Sekolah Rakyat menjadi jembatan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk mengubah nasib dan membuat keluarga mereka naik kelas.

“Terima kasih Ibu Khofifah, beliau yang mengawal langsung SR. Jawa Timur memang salah satu provinsi yang titik penyelenggaraan Sekolah Rakyatnya tertinggi dan pembangunannya ditahun ini juga cukup tinggi,” katanya.

Khofifah menyebutkan pada tahun 2026 ini, Jawa Timur sudah mengajukan tambahan 8 titik Sekolah Rakyat baru yang saat ini sedang dalam proses verifikasi. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Program Sekolah Rakyat yang dirintis sejak Juli 2025 ini kini telah menjangkau 14.822 siswa di 34 provinsi seluruh Indonesia. Rekrutmen siswa diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dengan sistem berasrama yang seluruh biayanya ditanggung negara.