Setelah Kuasai 4 Juta Hektare, Pemerintah Akan Sita 5 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal Tahun Ini

, KARAWANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memberantas praktik ilegal di sektor perkebunan kelapa sawit. Setelah berhasil menguasai empat juta hektare lahan sawit yang melanggar hukum pada 2025, pemerintah menargetkan penyitaan tambahan lima juta hektare lagi pada tahun ini.

Pernyataan tegas ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengajak seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk bersatu memberantas korupsi dan penyelewengan.

“Kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, sudah kita sita Jampidsus, benar? Jaksa Agung?” tegas Prabowo di hadapan para pembantu presiden dan pejabat tinggi negara.

Kepala Negara kemudian mengungkapkan rencana agresif untuk melanjutkan pengusaan lahan sawit bermasalah dalam jumlah yang lebih besar lagi.

“Dan tahun 2026 kita mungkin kita akan sita tambahan empat atau lima juta lagi,” imbuhnya.

Selain mengamankan lahan sawit ilegal, pemerintah juga telah menindak ratusan operasi tambang ilegal yang merugikan negara. Prabowo mengklaim langkah ini telah menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara, meski masih banyak celah kebocoran yang harus ditutup.

“Kita sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal, sudah ratusan triliun kita selamatkan, masih banyak yang bocor,” tuturnya.

Prabowo menekankan bahwa seluruh uang rakyat harus benar-benar dinikmati oleh rakyat Indonesia tanpa ada yang hilang atau diselewengkan. Prinsip ini merujuk pada pendapatan negara yang diterima dari masyarakat dan harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan.

“Uang rakyat harus benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak boleh sepeser rupiah pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai Presiden yang dilantik dan dipilih oleh rakyat, ini tugas Kabinet Merah Putih,” tegas Prabowo.

Presiden juga meminta dukungan penuh dari para pejabat dan pembantunya untuk berani melawan korupsi tanpa ragu-ragu.

“Para pejabat, para pemimpin rekan-rekan saya, pembantu-pembantu saya, saya minta dukunganmu, mari kita bersatu, mari kita kompak, kita lawan korupsi, kita berantas penyelewengan, kita tegakkan hukum. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu,” ucapnya menggebu.

Sebelumnya, pada Oktober 2025, Prabowo telah menegaskan komitmennya memberantas korupsi dengan menyatakan tidak ada lagi kasus yang tidak dapat diselidiki di era pemerintahannya.

“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, enggak ada yang untouchable lagi,” kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet pada 20 Oktober 2025.

Pemerintah telah mengalihkan anggaran rawan korupsi sebesar Rp306 triliun untuk program-program yang menyentuh masyarakat. Prabowo mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah menyelamatkan kerugian negara akibat praktik korupsi sebesar Rp1.000 triliun.

“Saya terima kasih kepada penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan,” jelasnya.

Terkait lahan sawit, pemerintah berhasil menguasai empat juta hektare kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang. Aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara ratusan triliun rupiah juga berhasil dihentikan.

“Lebih dari 4 juta hektar kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum, ini kita kuasai kembali oleh rakyat, oleh negara. Juga lebih dari 100 triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil kita hentikan,” tutur Prabowo.

Salah satu langkah tegas dilakukan dengan menutup jalur penyelundupan hasil tambang timah ilegal. Dari operasi ini, potensi kerugian negara senilai Rp45 triliun per tahun berhasil diselamatkan.

“Ya enggak tahu pihak-pihak yang teriak-teriak tapi sudahlah. Pihak-pihak itu adalah pihak-pihak yang salah. Pihak-pihak yang melanggar hukum, pihak-pihak yang mencuri dari rakyat Indonesia, yang mengakibatkan kita masih banyak orang miskin karena kekayaan kita banyak dicuri,” pungkas Prabowo.

Program penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengembalikan kekayaan alam Indonesia kepada rakyat dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Penyitaan lahan sawit ilegal juga bertujuan melindungi kawasan hutan dan lingkungan yang selama ini dirugikan akibat pembukaan lahan tanpa izin.