Wacana Tambah Layer Cukai Rokok Dikritik Keras, Dinilai Justru Picu Konsumsi

, Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyatakan sikap tegas menentang rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menambah lapisan tarif Cukai Hasil Tembakau tahun ini. Kebijakan tersebut dipandang sebagai kemunduran dalam strategi fiskal negara dan berpotensi memperparah dampak terhadap kesehatan publik.

Purbaya sebelumnya menyampaikan bahwa penambahan lapisan tarif bertujuan menarik rokok ilegal agar masuk ke dalam sistem resmi. Namun, Koalisi menilai kebijakan ini justru bertolak belakang dengan upaya pengendalian konsumsi produk tembakau.

Diah Saminarsih, Pendiri sekaligus CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), menjelaskan bahwa struktur cukai yang semakin kompleks justru membuat harga rokok tetap terjangkau meski tarif mengalami kenaikan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar pengendalian tembakau.

“Riset CISDI menghitung banyaknya layer cukai yang menyebabkan rokok tetap terjangkau walaupun tarif mengalami kenaikan. Artinya, penambahan layer menghadirkan semakin banyak rokok dengan harga murah. Ini rencana yang sangat keliru,” ujar Diah melalui rilis resminya, Sabtu (17/1/2026).

Diah menambahkan, seharusnya Kementerian Keuangan melakukan penyederhanaan struktur tarif cukai yang kini mencapai delapan lapisan menuju praktik terbaik dan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni sistem cukai tunggal.

“Bukan malah menambah layer untuk menghadirkan rokok yang lebih murah,” tegasnya.

Diah juga menggarisbawahi fakta bahwa saat ini rokok masih sangat mudah dijangkau dengan harga mulai dari Rp10.000 per bungkus. Situasi ini dinilai berisiko mendorong peningkatan konsumsi rokok, terutama di kalangan anak-anak dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Senada, Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Aryana Satrya, menyebutkan bahwa struktur cukai berlapis menciptakan semacam “tangga darurat” bagi perokok untuk berpindah ke rokok yang lebih murah, bukan justru berhenti merokok.

“Downtrader atau perokok yang mengalihkan konsumsinya ke rokok murah berpeluang 5,75 kali lebih besar untuk melanjutkan kebiasaan merokoknya dibandingkan perokok yang memilih berhenti,” ungkap Aryana.

Selain berdampak pada aspek kesehatan, Koalisi menilai kebijakan penambahan lapisan tanpa kenaikan tarif cukai juga akan merugikan penerimaan negara dan tidak sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

“Jika kebijakan ini disahkan, sama artinya pemerintah mendorong masyarakat untuk mengonsumsi barang berbahaya yang justru meningkatkan beban kesehatan, menurunkan produktivitas, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri,” kata Ketua Social Determinants of Health FKM UI, Wahyu Septiono.

Pakar ekonomi yang juga Ketua Bidang Ekonomi Komnas Pengendalian Tembakau, Teguh Dartanto, menilai penambahan lapisan tarif bukanlah solusi untuk menarik rokok ilegal masuk ke pasar resmi.

“Naif sekali rasanya jika Menteri Keuangan tidak memahami bahwa menambah layer justru menjadikan struktur cukai semakin kompleks. Permasalahan rokok ilegal sudah jelas karena lemahnya penegakan hukum dan absennya sistem track and trace rokok ilegal,” ujar Teguh.

Teguh menambahkan, struktur cukai yang makin rumit juga berpotensi memicu persaingan tidak sehat. Produsen besar akan semakin agresif menciptakan produk baru untuk menghindari tarif tinggi, yang pada akhirnya merugikan produsen kecil dan menjebak perokok berpenghasilan rendah melalui praktik downtrading.

Koalisi juga menilai mundurnya kebijakan Cukai Hasil Tembakau tidak terlepas dari kuatnya pengaruh industri tembakau dalam perumusan kebijakan. Executive Director Indonesian Youth Council for Tactical Changes, Manik Marganamahendra, menyebut arah kebijakan saat ini menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan bisnis.

“Popularitas dan kepercayaan publik saat awal menjabat tak menutup kemungkinan seorang menteri bisa keliru dalam kebijakan dan justru harus terus diingatkan. Kalau mau galak ke industri nakal, lakukanlah tanpa pandang bulu,” ujar Manik.

Pengurus Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Gurnadi, turut mengkritik rencana Kementerian Keuangan yang akan mendiskusikan kebijakan tersebut dengan pelaku usaha.

“Jika rencana penambahan layer tarif CHT didiskusikan dengan pelaku usaha rokok ilegal, maka sama saja Menteri Keuangan berkompromi dengan kriminal. Semakin banyak layer cukai, semakin banyak celah baru penyalahgunaan oleh industri tembakau,” tegasnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Menteri Keuangan untuk menghentikan pembahasan rencana penambahan lapisan cukai rokok.

Koalisi juga menuntut reformasi kebijakan Cukai Hasil Tembakau melalui penyederhanaan struktur tarif, segera menyusun dan mengesahkan sistem track and trace rokok ilegal yang komprehensif dan independen, serta memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Koalisi Masyarakat Sipil terdiri atas CISDI, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Indonesian Youth Council for Tactical Changes, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, serta Social Determinants of Health Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.