70 Bulan Beruntun Surplus, Neraca Dagang RI Kini Terancam Konflik Timur Tengah

, Jakarta – Gejolak konflik di Timur Tengah yang berlanjut diperkirakan akan mengikis surplus neraca perdagangan yang telah dinikmati Indonesia secara beruntun dalam 70 bulan terakhir. Selisih ekspor dan impor positif diramal tetap dikantongi selama 2026, tetapi dengan nilai lebih rendah daripada capaian tahun lalu.

Teranyar, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus pada dua bulan pertama 2026. Namun, angka surplus mulai menunjukkan penyusutan.

Pada Januari 2026, surplus tercatat hanya sekitar US$950 juta dan sedikit meningkat menjadi US$1,27 miliar pada Februari 2026. Meski demikian, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana surplus Februari 2025 masih mencapai US$3,1 miliar.

Sektor nonmigas masih menjadi penopang utama dari surplus perdagangan RI, yakni dengan nilai sebesar US$5,42 miliar. Sementara itu, sektor migas membukukan defisit sebesar US$3,19 miliar.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi mengatakan hingga saat ini dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah belum sepenuhnya tercermin dalam data perdagangan. Hal ini mengingat dinamika geopolitik ini mulai terjadi pada akhir Februari 2026.

“Secara statistik, dampak riil baru akan tercermin dalam data ekspor beberapa bulan setelahnya. Diperlukan waktu untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait pengaruhnya terhadap kinerja ekspor nasional,” kata Made kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Namun, lanjut dia, pemerintah berharap dampak konflik tidak terlalu signifikan terhadap kinerja ekspor nasional. Di sisi lain, pemerintah juga terus memantau perkembangan serta berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas ekspor.

Berdasarkan data Kemendag, ekspor Indonesia ke kawasan Timur Tengah pada 2025 mencapai US$9,87 miliar atau berkontribusi sekitar 3,49 persen terhadap total ekspor nasional. Uni Emirat Arab (UAE) menjadi destinasi ekspor terbesar dengan kontribusi sekitar 40 persen, diikuti Arab Saudi sebesar 29 persen dan Iran sekitar 2,5 persen dengan nilai sekitar US$250 juta.

“Ekspor Indonesia ke kawasan Timur Tengah didominasi oleh produk nonmigas, dengan porsi mencapai sekitar 99,6 persen, didominasi berbagai produk bernilai tambah, khususnya dari sektor industri pengolahan,” terangnya.

Dari sana, komoditas utama yang dikirim RI meliputi lemak dan minyak nabati termasuk crude palm oil (CPO), logam mulia, kendaraan, kapal, mesin, serta produk berbasis sumber daya alam seperti kayu, kertas, dan baja. Produk makanan olahan juga menjadi andalan ekspor ke kawasan tersebut.

Di tengah aktivitas tersebut, Made turut menyampaikan bahwa pemerintah juga mendorong percepatan perjanjian dagang dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) guna memperluas akses ekspor Indonesia di pasar Timur Tengah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sempat menyampaikan kekhawatirannya terhadap konflik Timur Tengah. Bila berlangsung berkepanjangan, Budi berpandangan pertumbuhan ekspor Indonesia berisiko ikut tertekan.

“Tentu kalau ini eskalasi konflik AS-Israel dan Iran nggak selesai, misalnya, nggak selesai terus-menerus ya bisa dampaknya ke ekspor kita. Paling tidak ekspor kita bisa pertumbuhannya bisa lebih rendah daripada tahun lalu. Tapi mudah-mudahan cepat selesai eskalasi konflik AS-Israel dan Iran,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Namun, Budi optimistis kinerja ekspor nasional dapat tumbuh positif dan mengantongi surplus dengan memanfaatkan perubahan peta perdagangan global. Salah satunya melalui strategi diversifikasi pasar ekspor ke kawasan yang relatif tidak terdampak konflik, seperti negara-negara mitra dalam kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Asia Tenggara, Amerika Latin, hingga Afrika.

“Tetapi kita optimistis ya, optimistis bahwa semua akan selesai, semua akan selesai dan ini ketika kondisinya seperti ini sebenarnya kita mempunyai kesempatan juga untuk yang pertama tadi mencari pasar yang baru,” ujarnya.

Ekspor CPO RI di Persimpangan

Dihubungi terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu permintaan ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan seperti CPO.

“Pasti akan terganggu. Kenaikan harga ini salah satunya disebabkan karena kelangkaan supply di kawasan,” ujar Wijayanto kepada Bisnis.

Menurutnya, gangguan jalur distribusi seperti potensi blokade Selat Hormuz juga menjadi faktor risiko utama terhadap kelancaran ekspor. Meski demikian, kenaikan biaya logistik dinilai telah diperhitungkan dalam harga komoditas.

Selain itu, dia menilai kebijakan pungutan ekspor CPO sebesar 12,5 persen berpotensi menambah beban eksportir, meski tetap dapat menjaga stabilitas fiskal di tengah tingginya harga komoditas.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga komoditas unggulan ekspor, termasuk CPO.

Gapki mencatat harga CPO saat ini berada di kisaran Rp15.500 per kilogram di dalam negeri, sementara di Malaysia mencapai sekitar 4.700 ringgit atau setara US$1.400 per metrik ton.

Namun, kenaikan tidak hanya terjadi pada minyak sawit, melainkan juga seluruh minyak nabati. Eddy menyebut kebutuhan global terhadap minyak nabati yang tetap tinggi membuat permintaan relatif stabil, meskipun tidak melonjak signifikan.

Meski harga meningkat, Gapki memperkirakan ekspor CPO ke kawasan Timur Tengah justru berpotensi menurun apabila konflik berlangsung dalam jangka panjang.

“Ekspor CPO ke Timteng kemungkinan besar akan turun karena terdampak perang, apabila perang berlangsung lama,” jelas Eddy ketika dihubungi.

Adapun sejumlah kapal kini memilih memutar melalui Cape Town, Afrika Selatan, sebelum melanjutkan perjalanan ke Eropa. Meski demikian, sebagian kapal masih melintasi Terusan Suez dengan risiko tinggi. Kondisi ini pada akhirnya mendorong kenaikan biaya operasional akibat meningkatnya ancaman dan asuransi di jalur tersebut.

“Biaya logistik naik dan biaya operasional juga naik, contoh material pupuk juga naik karena hampir semuanya diimpor bahkan beberapa diimpor dari Timteng. Jadi harga naik tetapi biaya juga naik,” imbuh Eddy.

Adapun di tengah memanasnya geopolitik, Gapki menilai kebijakan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5 persen tidak terlalu membebani pelaku usaha.

Jika menengok kinerja pada 2025, data Gapki menunjukkan, total ekspor minyak sawit Indonesia ke kawasan Timur Tengah sebesar 1,83 juta ton dengan nilai mencapai US$1,9 miliar. Arab Saudi menjadi tujuan utama dengan volume sekitar 651.000 ton, diikuti Uni Emirat Arab 475.000 ton, dan Oman sebanyak 219.000 ton.