APBN Tertekan Tiga Arah: ICP Melonjak, Rupiah Melemah, Belanja Negara Melesat

, JAKARTA – Kondisi fiskal Indonesia semakin terjepit. Tiga variabel utama yang menjadi fondasi APBN 2026 bergerak ke arah yang tidak menguntungkan secara bersamaan: harga minyak mentah melambung jauh melampaui asumsi, nilai tukar rupiah tergelincir ke level yang belum pernah diantisipasi dalam postur anggaran, dan belanja negara melaju jauh lebih kencang dari penerimaan.

Pemicunya bukan rahasia. Ketegangan di kawasan Asia Barat yang berlarut-larut membuat harga energi global tidak menemukan titik stabilnya. Iran menutup kembali Selat Hormuz, kurang dari sehari setelah koridor vital itu diumumkan terbuka untuk kapal niaga pada Jumat (17/4/2026). Penutupan mendadak itu langsung mendorong harga minyak kembali memanas.

Efeknya langsung terasa pada Indonesian Crude Price (ICP). Kementerian ESDM mengumumkan ICP Maret 2026 mencapai US$102,26 per barel, melonjak 48,6% dari posisi Februari 2026 yang sebesar US$68,79 per barel. Angka ini melampaui asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel dengan jarak yang tidak bisa diabaikan.

Rata-rata ICP selama Januari hingga Maret 2026 sudah berada di US$78,49 per barel, atau 12,1% di atas asumsi yang telah ditetapkan. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di sekitar Rp17.000 per dolar, jauh dari asumsi awal yang lebih moderat.

Dua deviasi ini, bila digabung, menciptakan tekanan berganda pada sisi belanja. Setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel diperhitungkan menambah belanja negara Rp10,3 triliun dan memperlebar defisit Rp6,8 triliun. Adapun setiap pelemahan rupiah Rp100 per dolar menambah beban belanja Rp6,1 triliun dan defisit Rp800 miliar.

Ada sisi lain dari persamaan itu. Penerimaan negara, khususnya PPh migas dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam, juga terdongkrak. Setiap kenaikan US$1 per barel ICP memberi tambahan penerimaan Rp3,5 triliun, dan setiap pelemahan Rp100 rupiah terhadap dolar berkontribusi Rp5,3 triliun ke kas negara.

Tetapi angka masuk itu jauh dari cukup untuk mengimbangi pengeluaran yang melonjak. Realisasi APBN hingga akhir Maret 2026 menunjukkan defisit fiskal mencapai Rp240,1 triliun, setara 0,93% terhadap PDB, tumbuh 140,5% dibanding periode yang sama tahun lalu. Belanja negara melesat 31,4% secara tahunan, sementara penerimaan hanya tumbuh 10,5%.

Di sinilah letak persoalan yang sebenarnya. Selisih laju pertumbuhan antara belanja dan penerimaan bukan sekadar soal angka statistik, melainkan cermin dari pilihan kebijakan yang kini mulai menagih konsekuensinya.

“Artinya, kalau ICP tinggi bertahan lama, rupiah tetap lemah, dan volume konsumsi energi tidak turun, tekanan ke APBN akan datang dari tiga arah sekaligus. Karena itu, klaim pemerintah bahwa defisit masih bisa dijaga di bawah 3% sebenarnya bukan mustahil, tetapi syaratnya sangat banyak,” kata Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede, Minggu (19/4/2026).

Josua menilai pemerintah belum wajib segera menerbitkan APBN Perubahan (APBN-P), meski deviasi ICP dari asumsi secara teknis sudah melewati ambang 10%. Masih ada ruang untuk memanfaatkan fleksibilitas yang tersedia dalam regulasi, mulai dari penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL), penyesuaian belanja, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), hingga pengelolaan kas yang lebih aktif.

Namun dia mengingatkan satu risiko yang sering luput dari perhitungan. Bila harga BBM nonsubsidi terus ditahan, tekanan tidak hilang melainkan berpindah ke arus kas BUMN penugasan seperti Pertamina.

“Pada akhirnya tekanan tersebut juga bisa berbalik menjadi masalah fiskal terselubung, baik lewat kebutuhan dukungan tambahan, tertahannya setoran dividen, atau memburuknya kondisi keuangan badan usaha,” terangnya.

Pandangan lebih kritis datang dari Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman. Dia menilai APBN-P sudah seharusnya mulai dipertimbangkan, mengingat deviasi pada ICP dan nilai tukar sudah masuk kategori tekanan struktural, bukan sekadar volatilitas sesaat.

“Klaim defisit tetap di bawah 3% perlu dibaca kritis. Secara angka mungkin terjaga, tetapi risikonya bergeser ke quasi fiscal burden di BUMN seperti Pertamina,” jelas Rizal.

“Tanpa APBN-P, strategi pemerintah cenderung defensif. Defisit bisa ‘terjaga’ secara administratif, tetapi transparansi dan kredibilitas fiskal dipertaruhkan. Pasar justru lebih menghargai penyesuaian terbuka dibanding stabilitas semu,” tambahnya.

Di tengah semua tekanan itu, Pertamina pada Sabtu (18/4/2026) resmi menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi. Di Jakarta, harga Pertamax Turbo naik 48% menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter. Dexlite mencatat kenaikan tertinggi, sebesar 66%, dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamina Dex naik 64,8% menjadi Rp23.900 per liter. Sejumlah produk nonsubsidi lain seperti Pertamax, Pertamax Green 95, dan Biosolar belum ikut disesuaikan.

Pemerintah bergerak di jalur komunikasi eksternal untuk meredam kekhawatiran investor. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan serangkaian pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat, menemui Dana Moneter Internasional (IMF), lembaga pemeringkat S&P, serta investor global termasuk Morgan Sachs dan Fidelity.

“Saya jelaskan bahwa memang kami sudah mengubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada tambahan shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi, sehingga kita bisa menyerap shock yang terjadi,” terang Purbaya di Washington DC.

Kabiro Humas Kemenkeu Deni Surjantoro menyebut rangkaian pertemuan itu sebagai bagian dari strategi transparansi proaktif pemerintah untuk menyelaraskan persepsi global dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

“Respons yang kami terima sangat positif. Para investor mengapresiasi kejelasan arah kebijakan kami,” ujar Deni.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan optimisme serupa. Menurutnya, hasil dari roadshow tersebut akan berdampak positif bagi prospek investasi Indonesia ke depan.