Struk SPBU Kini Tampilkan Subsidi Rp6.088 per Liter, Harga Asli Pertalite Tembus Rp16.088
- Sejak 19 April 2026, struk pembelian Pertalite di SPBU Pertamina mulai mencantumkan nilai subsidi pemerintah sebesar Rp6.088 per liter, sehingga harga keekonomiannya tercatat Rp16.088 per liter sementara konsumen tetap membayar Rp10.000.
- ICP Maret 2026 melonjak 33,47 dolar AS menjadi 102,26 dolar AS per barel dibanding bulan sebelumnya, dipicu eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak dunia menembus 100 dolar AS.
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dan menyebut defisit APBN tetap aman di kisaran 2,9 persen meski beban subsidi energi terus bertambah.
, Jakarta – Selama ini harga Rp10.000 per liter terasa wajar karena tidak ada yang menunjukkan berapa sesungguhnya biaya produksi dan distribusinya. Sejak 19 April lalu, gambaran itu mulai berubah. Di SPBU Pertamina kawasan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, struk pembelian Pertalite kini mencantumkan satu baris angka baru, yaitu nilai subsidi yang ditanggung pemerintah sebesar Rp6.088 per liter.
Artinya, harga keekonomian Pertalite saat ini berada di angka Rp16.088 per liter. Konsumen tetap membayar Rp10.000, namun selisihnya langsung dibebankan ke kas negara.
Seorang petugas SPBU yang ditemui Selasa (21/4/2026) membenarkan kebijakan pencantuman subsidi itu baru berjalan dua hari.
“Mulai berlaku itu kalau tidak salah sejak dua hari yang lalu (19 April),” ujarnya.
Kebijakan transparansi struk ini muncul di tengah tekanan fiskal yang semakin berat. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Maret 2026 melonjak tajam ke 102,26 dolar AS per barel, naik 33,47 dolar AS dibanding Februari yang masih bertahan di 68,79 dolar AS per barel.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan lonjakan itu bukan tren biasa.
“Kenaikan ini sejalan dengan tren harga minyak mentah utama dunia yang juga mengalami peningkatan tajam,” kata Laode di Jakarta.
Laode menyebut dinamika geopolitik global sepanjang Maret menjadi faktor utama di balik naiknya ICP, merujuk pada eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah yang ikut mendorong harga minyak dunia melampaui ambang 100 dolar AS per barel.
Di tengah tekanan itu, pemerintah memilih tidak menyesuaikan harga Pertalite. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan APBN masih sanggup menanggung beban subsidi, bahkan dalam skenario harga minyak bertahan di angka 100 dolar AS hingga akhir tahun. Defisit APBN diklaim tetap aman di kisaran 2,9 persen.
Mencetak nilai subsidi di struk pembelian adalah sinyal yang lebih politis dari yang terlihat. Pemerintah ingin konsumen sadar bahwa Pertalite bukan BBM murah, melainkan BBM yang dimurahkan. Pertanyaannya tinggal, sampai kapan negara mau dan mampu menanggung selisih yang terus membesar seiring harga minyak dunia yang belum menunjukkan tanda-tanda turun.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
