Bahlil: Bencana Sumatera Jadi Momentum Penataan Sektor Pertambangan yang Ramah Lingkungan

, JAKARTA – Pemerintah pusat memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Sumatera pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia saat ditemui usai membuka Musyawarah Daerah XI Partai Golkar di Hotel Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Sabtu (29/11/2025).

Bahlil mengatakan pemerintah saat ini masih fokus pada penanganan kedaruratan, terutama pembukaan akses dan pemulihan layanan dasar. Sejumlah daerah terisolasi karena jalan utama putus tertimbun material longsor.

“Banyak saudara-saudara kita kehilangan rumah, akses terputus, dan kini berada di pengungsian,” ujarnya.

Di tengah penanganan awal, pemerintah memastikan langkah evaluasi sektor pertambangan tetap menjadi prioritas. Bahlil menegaskan bahwa bencana besar di Sumatera harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sektor tambang yang masih bermasalah.

“Setelah ini, kami akan melakukan evaluasi total terhadap pertambangan yang tidak memenuhi kaidah sesuai aturan,” tegasnya.

Bahlil menyatakan bahwa kondisi bencana ini menjadi momentum pemerintah untuk melakukan penataan sektor pertambangan, khususnya yang beroperasi di Pulau Sumatera. Penataan dilakukan agar perusahaan tambang dapat melakukan penambangan dengan memperhatikan lingkungan dan memenuhi kaidah-kaidah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Ini adalah momentum untuk kita melakukan penataan dengan baik di sektor pertambangan, agar mereka bisa melakukan penambangan dengan memperhatikan lingkungan dan memenuhi kaidah-kaidah amdal,” ujarnya.

Menteri ESDM mengaku punya pengalaman masa lalu sebagai pengusaha di sektor pertambangan dan perkayuan sehingga pengalamannya tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun regulasi yang baik agar sektor pertambangan tidak mengorbankan lingkungan.

“Dasar pengalaman itu akan kami gunakan sebagai rujukan untuk membuat regulasi, kebijakan, dan melakukan evaluasi supaya yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi,” tuturnya.

Bahlil bahkan mengakui pernah merasa bersalah karena aktivitasnya sebagai pengusaha dahulu yang melibatkan penebangan pohon untuk keperluan kayu dan tambang.

“Saya menceritakan sedikit, saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, dulu waktu saya jadi pengusaha, saya kebetulan usaha saya dulunya main kayu sama tambang, yang semua urusannya pasti nebang pohon,” imbuhnya.

Bahlil menilai kerusakan yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari tata kelola sektor pertambangan dan perkebunan yang belum tertata rapi sehingga memicu degradasi lahan.

“Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi. Ketika pertambangan, perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik, maka dampaknya kepada sosial.”

Terkait dugaan tambang ilegal menjadi penyebab bencana di Sumatera, Bahlil menyatakan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai aktivitas tambang ilegal yang diduga menjadi pemicu bencana tersebut.

“Nanti kita cek, nanti kita cek ya,” ungkap Bahlil di DPP Golkar, Jakarta.

Sebagai Menteri ESDM, Bahlil berkomitmen menata pengelolaan tambang agar tidak merusak lingkungan. Salah satu langkah yang diambilnya adalah mewajibkan perusahaan tambang menyediakan jaminan biaya reklamasi pascapertambangan sejak awal.

“Jadi kepada adik-adik saya dari aktivis lingkungan, kami dari ESDM sekarang ketat sekali terhadap pertambangan. Begitupun di Migas. Amdal-nya menjadi satu hal yang sangat penting sekali,” tegasnya.

Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan penyaluran bantuan logistik seperti minyak dan listrik untuk pemulihan di lokasi terdampak bencana. Bahlil juga menyatakan akan meninjau langsung kondisi bencana apabila akses jalan sudah dapat dilalui.

“Nanti setelah ini kami dari Kementerian ESDM, saya mungkin dalam waktu dekat ketika akses sudah bisa kami akan masuk kesana,” pungkasnya.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan dugaan pertambangan ilegal menjadi penyebab banjir masih ditelusuri oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas sudah turun ke lapangan untuk menilik aktivitas tambang ilegal.

Untuk memastikan fakta di lapangan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan inspeksi langsung melalui pantauan udara guna melihat kondisi riil tutupan lahan di lokasi kejadian.

“Oh ya. Ini di-cek di lapangan. Besok Pak Menteri akan lihat dari atas besok,” tambah Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (1/12/2025).